Demo Ricuh, Anggota KPK Terjebak di Gedung DPD Golkar Kaltim

Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) menggelar unjuk rasa di Gedung DPD Golkar Kalimantan Timur, Rabu (30/6), yang berujung aksi saling dorong dan lempar kursi.

Aksi ini bentuk protes, atas keputusan Ketua Golkar Kaltim, Rudi Mas'ud mengganti jabatan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK ke tangan Hasanuddin Mas'ud. Saat kericuhan terjadi, Gedung DPD saat itu tengah didatangi sejumlah anggota KPK.

Koordinator Lapangan (Korlap) APAMB, Jogras, menyebut pihaknya keberatan Makmur diturunkan dari jabatan Ketua DPRD Kaltim. Pasalnya, Makmur adalah tokoh di Kabupaten Berau dan menjadi perwakilan warga Berau untuk suara rakyat.

"Kami tidak akan berhenti, Makmur tidak boleh turun," tegasnya.

Jogras mengatakan, Ketua Golkar Kaltim Rudi Mas'ud tidak memiliki alasan yang masuk akal terkait keputusan menurunkan Makmur dari jabatannya. Terlebih, Hasanuddin Mas'ud yang digadang-gadang menjadi pengganti Makmur adalah saudara kandung Rudi.

Pergerakan massa dimulai sekira pukul 12.00 Wita. Selang 10 menit berorasi, massa diminta bubar oleh AMPG yang menjaga Gedung Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman.

Massa menolak bubar hingga terjadi aksi saling dorong dan saling lempar kursi oleh APAMB dan kelompok AMPG Golkar.

Anggota AMPG, Arif Rahman Hakim yang juga ketua KNPI Kaltim menegaskan massa untuk bubar, dan meminta petugas kepolisian membubarkan massa.

"Kami sudah beri waktu 10 menit, terpaksa kami minta kepolisian untuk membubarkan karena massa menolak bubar," kata Arif.

Pada saat kericuhan Gedung DPD Golkar tersebut juga didatangi oleh anggota KPK. Kondisi ricuh di luar gedung membuat anggota KPK terjebak di dalam gedung.

Belum diketahui maksud dan tujuan kedatangan KPK ke gedung tersebut.

KPK Bantah 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding, mengungkapkan tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi Pencegahan pada Wilayah IV tengah mengurus penertiban aset saat terjadi keributan di Gedung DPD Golkar Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (30/6).

Ipi menepis kabar anggota lembaga tersebut terjebak di dalam gedung.

"Saat aksi terjadi di Gedung DPD Golkar Kaltim, tim sudah berpindah ke lokasi aset lainnya," imbuhnya.

Ipi menerangkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan lima pemerintah daerah di wilayah Kaltim. Di antaranya Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, dan Pemkot Samarinda.