DPR Minta Implementasi PPKM Darurat Dioptimalkan di Lapangan

Merespons keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali, pimpinan DPR mendesak implementasi yang optimal hingga di lapangan, hingga meminimalisasi kebijakan kontraproduktif antarlembaga/pemerintah.

Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali itu diputuskan Jokowi, Kamis (1/7), untuk dilaksanakan 3-20 Juli 2021.

"Sepenuhnya saya dukung PPKM Darurat, yang penting implementasinya harus optimal," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar kepada kepada wartawan, Kamis.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, tidak ada kata terlambat dalam penanganan wabah, terlebih berbagai upaya keras telah dilakukan oleh sejumlah ahli dan dokter sejak Covid-19 menjadi pandemi di Indonesia.

Ia pun menyatakan kebijakan penanggulangan Covid-19 dari pemerintah pusat tak akan efektif tanpa disertai keseriusan kepala daerah hingga petugas di lapangan, serta dukungan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk menaati kebijakan tersebut dan tetap patuh protokol kesehatan secara ketat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad berharap tidak ada ketentuan yang multitafsir selama penerapan PPKM Darurat.

Ia mengajak seluruh pihak menaati aturan-aturan PPKM Darurat karena kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia berada dalam kondisi darurat.

"Kami harap memang aturan-aturan yang dibuat untuk menunjang PPKM [Darurat] ini tidak multitafsir. Namanya dalam keadaan darurat, memang semua pihak harus mengerti dan menjalani dengan sungguh-sungguh," kata Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyatakan, restoran harus mengikuti aturan jam tutup yang telah ditetapkan. Pasalnya, menurutnya, hal itu akan membuat orang hilir mudik dan membuat tujuan PPKM darurat untuk membatasi mobilitas masyarakat tidak sesuai bila tidak diikuti.

Hal serupa, kata Dasco, juga mesti diberlakukan di lingkungan-lingkungan tempat tinggal warga.

"Sehingga petugas aparat kepolisian atau penegak hukum yang diberikan tugas juga tidak bingung bahwa kalau jam 18.00 misalnya sudah tidak boleh ada kegiatan ya sudah tidak boleh ada kegiatan," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada saat pemerintah menerapkan PPKM Darurat se-Jawa dan Bali mulai 3 Juli 2021 lusa.

"Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan waspada mematuhi ketentuan yang ada," kata Jokowi dalam konferensi persnya, Kamis (1/6).

Jokowi juga meminta agar masyarakat tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Ia juga berharap. Masyarakat mendukung kerja Pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani persoalan Covid-19 saat ini.