Lockdown dan Sulitnya Mengajak Pejabat Mendengar Sains
Dewi Safitri | CNN Indonesia
Jumat, 02 Jul 2021 13:05 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pemerintah menetapkan PPKM Darurat mulai Sabtu, 3 Juli. (CNN Indonesia/ Damar)
Jakarta, CNN Indonesia --
Kamis (1/07) dini hari waktu Brisbane, Dicky Budiman masih melayani pertanyaan wartawan berbagai media di Jakarta.
Epidemiolog ini kecewa mendengar rincian rencana pemerintah Indonesia menyetop krisis Covid yang gawat setelah dirinya berkali-kali mengingatkan agar langkah penutupan wilayah (lockdown) segera diambil karena krisis makin serius.
"Kalau isinya sesuai yang beredar di medsos ini ya hanya namanya saja yang "PPKM Darurat" tapi isinya tak sepenuhnya mencerminkan respon terhadap situasi yang sangat darurat. Saya menyarankan lockdown, kalau pun turun (skalanya) ya PPKM Darurat itu WFH itu betul-betul 100 persen, tidak ada kecuali-kecuali-kecualinya. Di situ disebut kecuali "yang esensial" tapi ketika dilihat kriteria esensial itu ternyata banyak sekali. Ya sama saja itu memang tidak serius." kata Dicky yang sedang mengejar gelar PhD dari Universitas Griffith di Australia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski mengapresiasi keputusan ini, menurut Dicky kebijakan yang diambil lebih cocok dengan situasi setahun lalu ketimbang krisis saat ini.
Kamis siang, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitanmerinci apa saja poin kebijakan PPKM Darurat tersebut.
Mulai dari pembatasan mobilitas hingga guliran bansos, menurut Menko Luhut diambil karena penularan Covid-19 yang makin ganas hingga kasus meroket.
"Karena jujur kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini, akan terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang baru kita ketahui. Jadi banyak ketidaktahuan kita terkait Covid ini," kata Luhut dalam konferensi pers virtual.
Pernyataan ini janggal. Selain Dicky Budiman, tak terhitung ahli dan akademisi yang tanpa henti mengingatkan munculnya berbagai skenario gawat bila mobilitas publik tak dibatasi ketat pasca Ramadan dan Lebaran lalu.
Mereka menyerukan perluasan 3T (tracing testing, treatment), kampanye masif 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan percepatan vaksinasi.
Sebaliknya awal pekan ini, untuk menyebut satu contoh, Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru masih mengajak publik berwisata ke Raja Ampat, Papua.
Pada hari yang sama tercatat lebih dari 20 ribu kasus baru dengan 423 korban jiwa diduga karena serbuan varian Delta yang mudah menular.
Seperti keengganan menggelar lockdown, dorongan berkampanye wisata di tengah darurat wabah mengisyaratkan ekonomi sebagai aspek terpenting dalam kebijakan pemerintah.
Kepentingan masing-masing
Penolakan terhadap lockdown diduga didasari oleh prediksi akan memburuknya ekonomi setelah sempat membaik awal tahun ini.
Yanuar Nugroho yang hingga akhir 2019 masih menjabat sebagai Deputi II Kantor Sekretariat Presiden menilai kontraksi ekonomi akibat lockdown sebenarnya bisa diperkecil dengan bertambahnya belanja pemerintah, konsumsi dan angka ekspor.
Toh keputusan tak kunjung diambil karena para pengambil kebijakan mengkhawatirkan jika lockdown gagal, peluang politik mereka bisa rusak.
"Anggota DPR enggan mengambil keputusan sulit begini, menteri-menteri yang mengincar Pilpres 2024 juga sama. Padahal mereka adalah pemegang posisi kunci kebijakan saat ini. ... Tidak ada yang benar-benar memikirkan bagaimana kita bisa keluar dari krisis Covid karena memikirkan kepentingan politik masing-masing," tulis Yanuar dalam publikasi terbaru Fulcrum.sg yang diterbitkan ISEAS, lembaga think-tank pemerintah Singapura.
Pemerintah Indonesia bukan satu-satunya yang punya masalah mengikuti saran sains.
(bersambung ke halaman selanjutnya...)
Amerika Serikat sempat menjadi negara dengan kegawatan Covid-19 nomor satu di dunia ketika Presiden Donald Trump yang antisains memerintah.
Dalam sehari kasus positif sempat mencapai 184 ribu pada puncak pandemi November lalu.
Dalam pidato pertamanya dari Gedung Putih, Presiden Biden menyatakan ikrar kepercayaan pada sains untuk mengatasi pandemi.
"Kita sudah tahu apa yang mesti dilakukan: sampaikan yang sebenarnya. Ikuti saran ahli dan sains. Kerja sama. Percayakan pada pemerintah untuk menjalankan tugas terpentingnya: melindungi rakyat--tidak ada yang lebih penting dari itu."
Kini bahkan di mayoritas negara bagian, warga AS sudah bebas beraktifitas tanpa masker karena sudah menerima vaksinasi lengkap.
Indonesia masih belum seberuntung AS.
Kelompok pemerhati Covid-19 menyatakan layanan faskes di Indonesia kolaps pekan ini akibat angka kasus dan kematian yang terus memecahkan rekor harian.
Juru bicara Indonesia Young Scientist Forum (IYSF) Berry Juliandi mengatakan situasi ini adalah buah dari pengabaian terhadap ilmu pengetahuan dan saran ilmuwan.
"Dampaknya adalah ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat rendah dan bahkan malah kemungkinan besar salah sasaran atau menyebabkan masalah baru. Jika penanganan dan kebijakan Covid-19 sejak awal sudah mengarusutamakan sains dan data, maka hasil dan kondisinya saat ini akan lebih baik termasuk di dalam hal pemulihan ekonomi," kata Berry meyakinkan.
Selama pandemic berlangsung, berbagai kebijakan yang diambil pejabat pemerintah menjadi sasaran kritik karena dianggap tanpa disertai basis bukti yang cukup.
Kalung minyak kayu putih yang diproduksi tahun lalu oleh Kementrian Pertanian dan diklaim berdaya anticovid dipersoalkan karena dianggap ngawur. Rencana produksinya akhirnya dihentikan.
Begitu pula pemakaian alat uji nafas GeNose yang dipakai sebagai penapis Covid pada pelbagai sarana transportasi umum seperti pesawat udara dan kereta api jarak jauh.
Ahli mikrobiologi menduga pesatnya penyebaran varian delta Covid-19 ditunjang oleh penumpang yang lolos bepergian berbekal hasil tes GeNose, padahal kehandalan deteksinya belum dibuktikan secara ilmiah.
Jakarta, CNN Indonesia --
Kamis (1/07) dini hari waktu Brisbane, Dicky Budiman masih melayani pertanyaan wartawan berbagai media di Jakarta.
Epidemiolog ini kecewa mendengar rincian rencana pemerintah Indonesia menyetop krisis Covid yang gawat setelah dirinya berkali-kali mengingatkan agar langkah penutupan wilayah (lockdown) segera diambil karena krisis makin serius.
"Kalau isinya sesuai yang beredar di medsos ini ya hanya namanya saja yang "PPKM Darurat" tapi isinya tak sepenuhnya mencerminkan respon terhadap situasi yang sangat darurat. Saya menyarankan lockdown, kalau pun turun (skalanya) ya PPKM Darurat itu WFH itu betul-betul 100 persen, tidak ada kecuali-kecuali-kecualinya. Di situ disebut kecuali "yang esensial" tapi ketika dilihat kriteria esensial itu ternyata banyak sekali. Ya sama saja itu memang tidak serius." kata Dicky yang sedang mengejar gelar PhD dari Universitas Griffith di Australia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski mengapresiasi keputusan ini, menurut Dicky kebijakan yang diambil lebih cocok dengan situasi setahun lalu ketimbang krisis saat ini.
Kamis siang, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitanmerinci apa saja poin kebijakan PPKM Darurat tersebut.
Mulai dari pembatasan mobilitas hingga guliran bansos, menurut Menko Luhut diambil karena penularan Covid-19 yang makin ganas hingga kasus meroket.
"Karena jujur kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini, akan terjadi lonjakan lagi. Karena inilah yang baru kita ketahui. Jadi banyak ketidaktahuan kita terkait Covid ini," kata Luhut dalam konferensi pers virtual.
Pernyataan ini janggal. Selain Dicky Budiman, tak terhitung ahli dan akademisi yang tanpa henti mengingatkan munculnya berbagai skenario gawat bila mobilitas publik tak dibatasi ketat pasca Ramadan dan Lebaran lalu.
Mereka menyerukan perluasan 3T (tracing testing, treatment), kampanye masif 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan percepatan vaksinasi.
Sebaliknya awal pekan ini, untuk menyebut satu contoh, Wakil Presiden Ma'ruf Amin justru masih mengajak publik berwisata ke Raja Ampat, Papua.
Pada hari yang sama tercatat lebih dari 20 ribu kasus baru dengan 423 korban jiwa diduga karena serbuan varian Delta yang mudah menular.
Seperti keengganan menggelar lockdown, dorongan berkampanye wisata di tengah darurat wabah mengisyaratkan ekonomi sebagai aspek terpenting dalam kebijakan pemerintah.
Kepentingan masing-masing
Penolakan terhadap lockdown diduga didasari oleh prediksi akan memburuknya ekonomi setelah sempat membaik awal tahun ini.
Yanuar Nugroho yang hingga akhir 2019 masih menjabat sebagai Deputi II Kantor Sekretariat Presiden menilai kontraksi ekonomi akibat lockdown sebenarnya bisa diperkecil dengan bertambahnya belanja pemerintah, konsumsi dan angka ekspor.
Toh keputusan tak kunjung diambil karena para pengambil kebijakan mengkhawatirkan jika lockdown gagal, peluang politik mereka bisa rusak.
"Anggota DPR enggan mengambil keputusan sulit begini, menteri-menteri yang mengincar Pilpres 2024 juga sama. Padahal mereka adalah pemegang posisi kunci kebijakan saat ini. ... Tidak ada yang benar-benar memikirkan bagaimana kita bisa keluar dari krisis Covid karena memikirkan kepentingan politik masing-masing," tulis Yanuar dalam publikasi terbaru Fulcrum.sg yang diterbitkan ISEAS, lembaga think-tank pemerintah Singapura.
Pemerintah Indonesia bukan satu-satunya yang punya masalah mengikuti saran sains.
(bersambung ke halaman selanjutnya...)
Beda Penanganan Covid di AS Era Trump dan Biden
Ilustrasi. Vaksinasi jadi salah satu kunci pemerintah AS menekan kasus corona. (CNN Indonesia/ Adi Maulana)
Amerika Serikat sempat menjadi negara dengan kegawatan Covid-19 nomor satu di dunia ketika Presiden Donald Trump yang antisains memerintah.
Dalam sehari kasus positif sempat mencapai 184 ribu pada puncak pandemi November lalu.
Dalam pidato pertamanya dari Gedung Putih, Presiden Biden menyatakan ikrar kepercayaan pada sains untuk mengatasi pandemi.
"Kita sudah tahu apa yang mesti dilakukan: sampaikan yang sebenarnya. Ikuti saran ahli dan sains. Kerja sama. Percayakan pada pemerintah untuk menjalankan tugas terpentingnya: melindungi rakyat--tidak ada yang lebih penting dari itu."
Kini bahkan di mayoritas negara bagian, warga AS sudah bebas beraktifitas tanpa masker karena sudah menerima vaksinasi lengkap.
Indonesia masih belum seberuntung AS.
Kelompok pemerhati Covid-19 menyatakan layanan faskes di Indonesia kolaps pekan ini akibat angka kasus dan kematian yang terus memecahkan rekor harian.
Juru bicara Indonesia Young Scientist Forum (IYSF) Berry Juliandi mengatakan situasi ini adalah buah dari pengabaian terhadap ilmu pengetahuan dan saran ilmuwan.
"Dampaknya adalah ketepatan pengambilan keputusan menjadi sangat rendah dan bahkan malah kemungkinan besar salah sasaran atau menyebabkan masalah baru. Jika penanganan dan kebijakan Covid-19 sejak awal sudah mengarusutamakan sains dan data, maka hasil dan kondisinya saat ini akan lebih baik termasuk di dalam hal pemulihan ekonomi," kata Berry meyakinkan.
Selama pandemic berlangsung, berbagai kebijakan yang diambil pejabat pemerintah menjadi sasaran kritik karena dianggap tanpa disertai basis bukti yang cukup.
Kalung minyak kayu putih yang diproduksi tahun lalu oleh Kementrian Pertanian dan diklaim berdaya anticovid dipersoalkan karena dianggap ngawur. Rencana produksinya akhirnya dihentikan.
Begitu pula pemakaian alat uji nafas GeNose yang dipakai sebagai penapis Covid pada pelbagai sarana transportasi umum seperti pesawat udara dan kereta api jarak jauh.
Ahli mikrobiologi menduga pesatnya penyebaran varian delta Covid-19 ditunjang oleh penumpang yang lolos bepergian berbekal hasil tes GeNose, padahal kehandalan deteksinya belum dibuktikan secara ilmiah.
