Wakil Menteri Hukum dan Keamanan (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej ikut dalam pelaksanaan Salat Jumat virtual yang diinisiasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), Jumat (2/7).
Kehadiran Hiariej disebut oleh Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid setelah salat dilaksanakan lewat aplikasi zoom tersebut.
"Barangkali kalau Pak Wakil Menteri, Prof Eddy ingin menyampaikan pandangan dipersilakan," ujar Usman sebagai salah satu inisiator Salat Jumat virtual.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada Eddy, Usman mengatakan pelaksanaan Salat Jumat virtual merupakan ijtihad sementara di tengah kasus Covid-19 yang melonjak. Ia mengaku hanya ingin memfasilitasi warga yang tak bisa mendatangi masjid, baik karena dilarang atau kekhawatiran.
Sebelumnya kepada CNNIndonesia.com, Usman mengatakan pelaksanaan salat Jumat virtual merujuk fatwa sejumlah ulama. Mulai dari pakar fiqih Maroko, Syaikh Ahmad ibn al-Shiddiq al-Ghamari, Syaikh al-Husain Ayit Said, dan Syaikh Ahmad al-Raisuni.
Syaikh Ahmad al-Shiddiq misalnya mengeluarkan fatwa bahwa salat Jumat jarak jauh atau lewat radio boleh dilaksanakan. Fatwa tersebut merujuk pada keluhan para khatib di Maroko dalam melaksanakan Salat Jumat di awal masa penjajahan.
"Tidak ada yang membayangkan bahwa fatwa Syaikh Ahmad yang dikeluarkan berpuluh-puluh tahun yang lalu akan bergema pada saat ini," ujarnya.
Pelaksanaan salat Jumat virtual telah ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Fatwa Nomor 28 Tahun 2021 tentang Hukum Penyelenggaraan Salat Jumat Secara Virtual.
Salat Jumat virtual diketahui telah digelar awal Maret 2021. Pada Jumat kali ini, khotbah salat membawa tema "Krisis Kualitas Pendidikan Kita" yang disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kebumen, Abduh Hisyam.
Salat Jumat virtual dilaksanakan oleh Masjid Jami' Virtual Hilful Fudhul, yang terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain PublicVirtue.id, Departemen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
(thr/fra)