Epidemiolog Sebut Vaksinasi Bukan Solusi Saat PPKM Darurat

Pakar biostatistika-epidemiologik Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyatakan vaksinasi massal bukan solusi mengakhiri lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini. Ia mendesak pengetatan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Windhu berkata stok vaksin di Indonesia belum memadai. Selain itu, pasokan vaksin Indonesia masih bergantung pada luar negeri.

"Vaksinasi tidak dapat dijadikan solusi dalam waktu dekat ini. Sebab, jumlah vaksin yang telah dimiliki Indonesia belum mencapai sepertiga penduduk dengan jumlah vaksinasi yang masih berada di angka 40 juta dosis," kata Windhu lewat keterangan tertulis, Senin (5/7).

Indonesia memiliki sekitar 118,7 juta dosis vaksin. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia baru menyuntik sekitar 46 juta dosis vaksin Covid-19.

Sebanyak 32 juta orang telah menerima dosis pertama. Dari jumlah itu, sekitar 13,9 juta orang telah menerima dua dosis vaksin.

Windhu mengatakan solusi yang bisa ditempuh pemerintah saat ini adalah menggencarkan tes dan penelusuran kontak. Di saat yang sama, pemerintah bisa menegaskan hukuman bagi pihak-pihak yang menghalangi upaya penuntasan pandemi.

"Mereka yang menghambat penanganan pandemi, bisa mendapatkan sanksi pidana. Jangan ragu untuk menghukum pidana pelanggar prokes. Namun, masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu, tidak bisa seenaknya menghukum," ujarnya.

Windhu juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap PPKM Darurat setelah enam hari penerapan. Ia menilai ada lubang dalam kebijakan tersebut.

"Bila PPKM darurat ini tidak dapat menekan penularan secara signifikan, maka kebijakan harus dikoreksi kembali. Koreksi itu terletak pada pembatasan mobilitas," tutur Windhu.

Sebelumnya, pemerintah menggelar PPKM Darurat untuk merespons lonjakan kasus Covid-19. Kebijakan itu diterapkan di 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali selama 3-20 Juli.