PPKM Darurat, Khofifah Pantau Lalin di Surabaya hingga Malang

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memantau penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari helikopter, Selasa (6/7).

Khofifah terbang bersama Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dan Pangdam Brawijaya Mayjen Suharyanto. Selama 90 menit, mereka memantau pergerakan di wilayah Surabaya-Sidoarjo, Gresik-Surabaya, Jembatan Suramadu dan Pandaan-Malang.

Khofifah mengatakan jumlah kendaraan yang melintas di daerah-daerah tersebut menurun dibanding sebelum PPKM Darurat. Namun, ia menyebut mobilitas warga di beberapa titik lain harus diturunkan lagi.

"Lalu lintas yang terpantau secara umum ada pengurangan volume kendaraan khususnya pada titik-titik penyekatan, tetapi di beberapa titik masih harus diturunkan lagi," kata Khofifah.

Salah satu kebijakan untuk mendukung aturan PPKM Darurat ini adalah penyekatan. Hal ini dilakukan demi mengurangi mobilitas penduduk untuk menekan angka penularan kasus Covid-19.

"Artinya dengan berkurangnya mobilitas dan pergerakan masyarakat kecuali hal yang bersifat kritikal dan esensial ini diharapkan dapat mencegah penularan Covid-19," ujarnya.

Khofifah mengatakan masyarakat dari luar kota yang hendak melewati penyekatan wajib membawa surat keterangan bebas Covid-19. Ia berharap masyarakat yang tak memiliki kepentingan mendesak untuk senantiasa di rumah saja selama PPKM Darurat.

"Disiplinkan diri untuk selalu menjalankan protokol kesehatan. Yang lain, saya mohon tetap tinggal di rumah," katanya.

Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengatakan pemantauan ini dilakukan untuk melihat langsung penyekatan-penyekatan yang ada antara kabupaten dan kota. Penyekatan ini merupakan pendukung dari kebijakan PPKM Darurat.

"Hari ini, kami melihat penyekatan antar kabupaten/kota. Khususnya wilayah Sidoarjo-Surabaya, Gresik-Surabaya. Kami juga sempat meninjau lokasi Pandaan-Malang. Terpantau dari pemandangan di atas tadi berkurang volume kendaraannya dibandingkan hari-hari sebelumnya," katanya.

Nico juga menjelaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait masalah pengetatan pengaturan kritikal dan esensial.

Jenderal bintang dua itu mengimbau perusahaan bisa mengatur para karyawan yang bekerja di kantor atau di rumah. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya penanggulangan Covid-19.