Setwapres Bantah Izinkan Rektor UIII Jabat Komisaris BUMN

Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Mohamad Oemar membantah pihaknya telah memberikan izin atau rekomendasi kepada Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat untuk menjabat sebagai Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI).

Hal itu sebagai respons atas pernyataan Komaruddin yang mengklaim telah mendapatkan izin dari Setwapres RI untuk menjabat sebagai komisaris di bank BUMN tersebut.

"Kami tegaskan bahwa Sekretariat Wakil Presiden tidak memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi, izin, restu, atau apapun yang terkait dengan penunjukan seseorang untuk menjadi komisaris dalam BUMN," kata Oemar dalam keterangan resminya, Kamis (8/7).

Oemar menjelaskan tugas dan fungsi Sekretariat Wakil Presiden hanya memberikan dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden. Tugas itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Kementerian Sekretariat Negara.

Ia menekankan Setwapres sama sekali tak memiliki keterkaitan dalam penunjukan seseorang menjadi Komisaris BUMN.

"Sekretariat Wakil Presiden tidak memiliki keterkaitan apapun dalam penunjukan seseorang menjadi Komisaris BUMN atau perusahaan umum lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, dikabarkan Komaruddin Hidayat merangkap jabatan sebagai Rektor UIII sekaligus Komisaris Independen BSI. BSI sendiri merupakan bank milik BUMN.

Komaruddin mengakui terkait rangkap jabatan tersebut. Bahkan, ia mengklaim sudah meminta izin kepada Sekretariat Wakil Presiden dan Ketua Wali Majelis Amanat UIII ketika ingin menjabat komisaris di BSI.

Meski demikian, Komaruddin menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai rektor maupun komisaris BSI.

"Kapan saja saya siap mundur kok, jika dianggap mengganggu dan merugikan keduanya. Saya hanya ingin mengabdikan di sisa-sisa umur saya ini," kata Komaruddin beberapa waktu lalu.