PPKM Darurat, Mobilitas Warga Jabodetabek Turun Drastis

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengklaim mobilitas warga di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mulai menurun selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Terlihat penurunan drastis mobilitas penduduk di Jabodetabek pasca-penerapan PPKM Darurat," kata kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, Kamis (8/7).

Wiku mengatakan, penurunan mobilitas itu diketahui pemerintah melalui aplikasi Google Mobility Report. Dari hasil pemantauan, terjadi penurunan mobilitas warga pada sektor-sektor yang dikendalikan selama PPKM Darurat.

"Jika dilihat detailnya pada Google Mobility Report, maka penurunan paling tinggi terjadi di mobilitas tempat kerja, tempat umum, dan stasiun," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wiku meminta penurunan mobilitas ini dipertahankan demi mencegah penularan virus corona. Ia mengingatkan agar perusahaan-perusahaan untuk mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

Salah satunya mengenai aturan bagi kantor atau perusahaan yang bekerja di sektor esensial atau kritikal dapat beroperasi dengan membatasi kapasitas 50 persen. Sementara, untuk sektor-sektor di luar itu wajib menerapkan aturan bekerja dari rumah atau work from home 100 persen.

"Hal yang terpenting adalah untuk perkantoran yang bukan sektor esensial untuk wajib taat terhadap PPKM Darurat dengan memberlakukan WFH 100 persen pada karyawannya," ujar dia.

Wiku meminta capaian ini dapat dipertahankan. Ia pun meminta agar seluruh elemen dapat bekerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Turunnya mobulitas di Jabodetabek ini dapat terus dipertahankan apabila kolaborasi antara seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat ini juga terus dijalankan dengan baik," kata Wiku.

PPKM Darurat diberlakukan sejak 3 Juli lalu hingga 20 Juli mendatang. Salah satu penerapannya di Jabodetabek adalah pembatasan tempat kerja dan penyekatan di kawasan perbatasan.