Pengungsi Yalimo Belum Pulang ke Rumah Sejak Ricuh Pilkada

Warga Kabupaten Yalimo, Papua, yang mengungsi usai kerusuhan pada pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di wilayah itu, 29 Juni, belum ada yang kembali ke rumah mereka.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria menyebut, selain keadaan yang belum sepenuhnya kondusif, para pengungsi tak bisa kembali ke rumah masing-masing di Yalimo lantaran 126 rumah kios di daerah ini habis terbakar saat kerusuhan.

"Sampai dengan saat ini, para pengungsi di Kabupaten Yalimo belum ada yang kembali ke rumah karena kurang lebih 126 rumah kios mereka sudah habis terbakar," kata Reza melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/7).

Para pengungsi, kata dia, sebagian besar ditampung keluarga mereka yang berada di Kabupaten Wamena. Ada juga yang memilih kembali ke kampung halaman masing-masing.

"Ada yang ditampung keluarga ada yang pulang ke kampung halaman sebelum ada lockdown yah," kata dia.

Reza menyebut situasi di Kabupaten Yalimo sudah cukup kondusif meski belum sepenuhnya terkendali. Masih ada beberapa jalan yang sengaja dipalang atau ditutup oleh warga. Namun tak ada kericuhan lanjutan seperti yang terjadi sebelumnya.

"Hanya terjadi pemalangan jalan kembali oleh sebagian masyarakat yang dilakukan sebagai bentuk protes terkait realisasi terhadap aspirasi yang telah mereka sampaikan kepada pejabat daerah," katanya.

"Mari kita doakan bersama semoga situasi di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Yalimo kembali kondusif dan aman sehingga pembangunan dan aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali serta perekonomian masyarakat Kabupaten Yalimo khususnya semakin meningkat," katanya.

Pengungsi akibat kerusuhan di Yalimo tercatat sekitar 1.025 orang. Mereka mengungsi ke Wamena usai massa pendukung calon bupati dan wakil bupati, Erdi Dabi-Jhon Wilil membakar fasilitas pemerintahan dan umum pada 29 Juni lalu.

Pembakaran yang dilakukan massa pendukung paslon 01 Erdi Dabi-Jhon Wilil terjadi Selasa (29/6), tak lama setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan calon Erdi Dabi.

MK dalam amar putusannya menyatakan diskualifikasi paslon 01 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

MK memerintahkan PSU diikuti oleh paslon nomor urut 02 Lakius Peyon-Nahum Mabel sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan dan membuka kesempatan bagi paslon baru.