Bansos PPKM Darurat Belum 100 Persen, Polri-TNI Dikerahkan

Pencairan bantuan sosial (bansos) di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPKM) Darurat diakui belum 100 persen. Polri dan TNI pun dikerahkan untuk mempercepatnya. 

"Bahwa [penyaluran bansos] belum 100 persen, iya. Tetapi terutama mereka yang bisa, yang sudah disalurkan melalui virtual account nomor-nomor rekening, saya kira sudah disampaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, melalui rekaman suara dari Kemenko PMK, Kamis (15/7).

Ia menyebut pihak yang belum menerima bansos kemungkinan adalah masyarakat yang terpuruk mendadak akibat pandemi Covid-19. Sehingga, mereka belum masuk data penerima bantuan.

"Yang belum ini terutama adalah mereka yang terpuruk secara mendadak akibat Covid-19 ini," kata dia.

"Yang itu memang harus dikumpulkan datanya dari bawah nanti akan segera saya koordinasi, memang harus ada gerakan untuk meng-input data-data dari RT RW kemudian dari tingkat desa tingkat kelurahan secepatnya," tuturnya.

Terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan percepatan penyaluran bansos PPKM Darurat.

"Dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, bantu masyarakat dengan sungguh-sungguh. Lakukan pendataan dan segera distribusikan bantuan," kata Sigit, usai meninjau Posko PPKM Mikro di Kantor Kelurahan Turangga, Kota Bandung, bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jumat (16/7).

Menurut Sigit, instruksi ini berlaku untuk seluruh jajaran TNI-Polri di wilayah. 

Sigit juga berharap dengan terdistribusinya bantuan ini bisa membuat masyarakat tidak perlu keluar rumah di saat PPKM darurat.

"Ada bantuan dari pemerintah yang diantar TNI dan Polri. Berkenan diterima, semoga bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kami imbau, jangan kemana-mana selama PPKM Darurat," ujar dia.