Rangkuman Covid: Kematian Tertinggi dan Ancaman Faskes Kolaps

Penambahan kasus harian Covid-19 berada di angka 54 ribu pada Jumat (16/7). Penambahan itu membuat total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 2,780.803 sejak diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali pada 2 Maret 2020.

Jumlah kasus Covid-19 aktif di Indonesia saat ini tercatat mencapai 504.915 atau bertambah 24.716 kasus dibandingkan Kamis (15/7).

Sementara itu, angka kasus kematian bertambah 1.205 jiwa dan membuat angka kumulatif kasusnya mencapai 71.397 orang.

Angka kematian harian itu menjadi rekor tertinggi selama Covid-19 mewabah di Indonesia sejauh ini. Sebelumnya, rekor harian tercatat sebanyak 1.040 orang pada 7 Juli 2021.

CNNIndonesia.com merangkum kejadian selama 24 jam terakhir yang berkaitan dengan Covid-19 di Indonesia. Berikut rangkumannya:

Faskes Hadapi 'Functional Collapse'

Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengungkapkan kondisi fasilitas kesehatan (faskes) saat ini sudah berada di fase kolaps secara fungsi alias functional collapse.

Menurutnya, jumlah tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 sudah semakin terbatas, ketersediaan alat kesehatan seperti oksigen yang menipis, yang kemudian berdampak pada perburukan gejala pada pasien.

"Kondisi sekarang cukup mengkhawatirkan. Kita dihadapkan pada kondisi yang functional collapse, bukan structural collapse ya, karena IGD-nya masih ada, bisa dibuat tenda, bisa tambah tempat tidur. Tapi secara functional collapse," kata Adib dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube PERSI, Jumat (16/7).

Lihat Juga : Muhadjir: Jokowi Perpanjang PPKM Darurat Hingga Akhir Juli

Pemerintah Diminta Revisi PPKM Darurat

Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo meminta pemerintah merevisi kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Windhu mendesak pemerintah melarang mobilitas warga selama PPKM Darurat.

Menurut Windhu, pembatasan mobilitas masyarakat yang berjalan selama PPKM Darurat sejak 3 Juli lalu tak cukup dalam memutus penyebaran Covid-19.

"Itu konsepnya tidak sejalan dengan prinsip pemutusan rantai penularan virus. Sudahlah kita ini harus benar-benar merevisi kebijakan. Harus ada pelarangan mobilitas," kata Windhu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/7).

Musisi Tolak PPKM Darurat Diperpanjang

Sementara itu, musisi sekaligus aktor Didi Riyadi menuliskan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam surat terbuka itu, ia menolak wacana perpanjangan PPKM Darurat. Berbagai alasan mendasari penolakannya terhadap wacana itu, salah satunya adalah faktor ekonomi.

"Sederhana saja pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut. Banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga," tulis Didi Riyadi.

Ia juga mengusulkan pemerintah untuk menggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan terutama yang bersifat solutif, serta mengidentifikasi masyarakat yang terdampak pandemi secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat.

Kapolri Optimistis Herd Immunity Tercapai

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo optimistis herd immunity atau kekebalan komunal atas virus Covid-19 dapat tercapai paling lambat September 2021.

Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan kegiatan secara normal di tengah pandemi Covid jika herd immunity tercapai.

"Target kita akhir tahun paling tidak, atau menjelang bulan Agustus, September, herd immunity segera bisa terwujud," kata Listyo kepada wartawan, Kamis (15/7).

DPR Respons Gaduh Invermectin

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena merespons kegaduhan soal Ivermectin. Iamengatakan syarat izin penggunaan obat Covid-19, termasuk Ivermectin, mestinya "adaptif" yakni pernah digunakan dan ada yang mengklaim efektif.

"Jangan juga menahan atau menggunakan prosedur baku dalam penanganan pandemi. Pandemi ini membutuhkan pengelolaan di berbagai sektor itu harus bersifat adaptif dengan kondisi di lapangan," kata dia, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/7).

"Itu berlaku juga bagi obat penanganan Covid. Sejauh ada yang sudah pakai dan efektif untuk menangani pandemi ini jangan dihalang-halangi," imbuhnya.

Kemendagri Respons Emil soal Bansos

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat bicara merespons perngakuan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengaku tak lagi mampu membiayai bantuan sosial (bansos) untuk warga. Kemendagri menyoroti penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto berkata Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlalu tinggi memprediksi pendapatan asli daerah (PAD). Saat dieksekusi, PAD yang didapat tahun ini tak terlalu banyak karena dampak pandemi.

"Kenapa ada penyesuaian sebesar Rp5 sampai Rp6 triliun? Karena pada penyusunan APBD 2021 Jabar sangat optimis Covid di 2021 bisa dikendalikan dengan baik. Namun, fakta berkata lain," kata Ardian saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (16/7).