Bima Arya Sebut Sebagian Warga Meninggal Covid Belum Divaksin

Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan dalam satu bulan terakhir sebagian besar kasus kematian akibat virus corona (Covid-19) di wilayahnya karena belum menerima vaksinasi.

Bima mengimbau agar masyarakat Kota Bogor segera melaksanakan program vaksinasi di tengah penyebaran virus corona yang semakin melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

"Saya memiliki data kalau di Bogor, warga yang meninggal satu bulan terakhir, sebagian besar karena isoman ini, data menunjukkan bahwa sebagian besar yang meninggal itu belum sempat divaksin sama sekali," kata Bima dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI), Minggu (18/7).

"Jadi yang survive itu karena sudah divaksin. Data ini konfirm, A1. Jadi ini yang ingin kami sebarkan," imbuhnya.

Kendati demikian, Bima tidak merinci data yang ia sebutkan tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini antusiasme masyarakat bogor untuk vaksinasi Covid sudah cukup tinggi.

Oleh karena itu, menurut dia, saat ini yang menjadi perhatian lebih lanjut yakni mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi yang belum optimal.

Menurut Politikus PAN itu, di lapangan pihaknya masih menemui sejumlah kendala dalam program vaksinasi, termasuk mengenai sistem untuk memperbanyak vaksinasi.

Ia menceritakan bagaimana warga yang mendaftar vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi --aplikasi pemerintah pusat-- mengira dapat melaksanakan vaksinasi di mana saja.

"Ketika warga mendaftar melalui Peduli Lindungi, mereka memiliki tiket dan merasa berhak untuk ikut vaksin di mana saja. Sedangkan Pemda sudah punya skema, vaksin di sentra vaksin A untuk sekian orang di jam sekian sampai jam sekian," ujar Bima.

Menurut Bima, hal-hal seperti itu justru menimbulkan persoalan di lapangan. Ia meminta agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota untuk menyinkronkan mengenai teknis pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

"Kita beberapa kali menghadapi persoalan ini dan jadi kerumunan di lapangan, karena warga datang langsung, go show dengan aplikasi Peduli Lindungi ini," jelas dia.

Masalah lainnya adalah sasaran penerima vaksinasi yang kerap berubah. Bima memahami jika pemerintah pusat ingin mengakselerasi capaian vaksinasi, namun, itu semua harus diatur dengan baik agar berjalan dengan maksimal.

Ia mencontohkan, pada awal vaksinasi, pemerintah kota diminta untuk fokus melaksanakan vaksinasi kepada petugas pelayanan publik. Namun, belum selesai memvaksin petugas pelayanan publik, mereka diminta untuk menangani vaksin untuk pra-lansia.

"Belum selesai fokus di situ, diminta geser juga ke kelompok komunal tertutup seperti rusunawa, pesantren, lapas, asrama. Belum selesai fokus komunal tertentu, harus geser lagi fokus anak-anak dan remaja," tutur Bima.

"Ini yang saya maksud harus seirama, selaras, terkoordinasi dan sinergi. Jadi belum selesai di sini, diminta fokus di sini," kata dia menambahkan.