Komnas HAM Minta Pendapat Ahli Tata Negara Terkait TWK KPK

CNN Indonesia | Kamis, 22/07/2021 12:49 WIB
Komisioner Komnas Ham Choirul Anam mengatakan pihaknya sudah membuat agenda untuk meminta keterangan ahli tata negara dalam waktu dekat. Komisioner Bidang Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan pihaknya membuat jadwal untuk meminta keterangan ahli tata negara ihwal dugaan pelanggaran dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK (CNN Indonesiaa/ Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuat jadwal untuk meminta keterangan ahli hukum tata negara (HTN) terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Hari ini, kami memperdalam lagi dengan ahli HTN untuk memperkuat konsep, hukum dan konsekuensi kewenangan, hierarki kelembagaan dan kepatuhan terhadap hukum. Ini bagian dari tata kelola negara hukum," ujar Komisioner Bidang Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/7).

Selain itu, Anam mengatakan Komnas HAM kembali meminta keterangan pegawai KPK guna mencocokkan bukti-bukti yang telah diperoleh sejauh ini.


"Kemarin kami memperdalam detail dan klarifikasi beberapa informasi lagi ke pegawai KPK guna memastikan perkembangan faktual yang satu dengan lain, ada perbedaan serta memperkuat dengan bukti pasca-kami mendapatkan beberapa keterangan pihak lain," tuturnya.

Komnas HAM memiliki target merampungkan dan mengumumkan laporan dugaan pelanggaran HAM terkait pelaksanaan TWK pada akhir bulan Juli. Namun, hal itu juga menyesuaikan perkembangan terkini pandemi Covid-19.

Diketahui, Komnas HAM sebelumnya memiliki target mengumumkan laporan pada pertengahan Juli. Akan tetapi, itu batal dilakukan karena ada anggota tim penyelidikan Komnas HAM yang terinfeksi virus corona (Covid-19).

"Harapannya akhir Juli, namun kita lihat situasi Covid-19 ini," kata Anam.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini menindaklanjuti aduan yang dilayangkan oleh 75 pegawai KPK perihal dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Dalam laporannya, tim kuasa hukum 75 pegawai KPK, Asfinawati, sedikitnya mencatat lima pelanggaran HAM dalam tes tersebut.

Beberapa di antaranya seperti perlakuan tidak adil dalam hubungan kerja, pelanggaran serikat berkumpul, hingga diskriminasi terhadap perempuan.

(ryn/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK