Kemenko PMK Akui Tak Diajak Rapat Proyek Laptop Lokal Rp17 T

Program pengadaan laptop buatan produsen lokal untuk sekolah-sekolah senilai Rp17,4 triliun disebut belum dibahas di tingkat antar-kementerian. Perhatian terhadap sekolah di bawah Kementerian Agama pun didorong. 

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan program digitalisasi sekolah senilai Rp17,4 triliun secara bertahap hingga 2024.

Bentuknya, pengadaan alat-alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), seperti laptop, router, dan proyektor.

"Belum pernah diajukan dan dibahas lintas K/L, karena kita perlu juga memperhatikan bagaimana di Kemenag," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (23/7).

"To be honest saya belum pernah diundang rapat membahas program ini," lanjut dia.

Diketahui, Kemenko PMK sendiri adalah kementerian yang mengoordinasikan beberapa kementerian lain, termasuk Kemendikbudristek.

Agus berharap program tersebut tak memicu ketimpangan antara sekolah umum, yang ada di bawah Kemendikbudristek, dengan sekolah keagamaan yang ada di bawah Kementerian Agama.

"Semoga sudah dibahas bersama. Jangan sampai ada ketimpangan antara sekolah dan madrasah yang di Kemenag," kata dia.

Sebenarnya, lanjut dia, program digitalisasi sekolah merupakan program lama sejak Muhadjir Effendy menjabat sebagai Mendikbud pada 2019.

"Meskipun pembelajaran tatap muka tidak tergantikan, tetapi di saat pandemi seperti ini, digitalisasi sekolah sebagai media pembelajaran daring menjadi alternatif terbaik," kata dia.

Sebelumnya, Nadiem menyebut pada program Digitalisasi Sekolah pada 2021 pihaknya telah mengirimkan 190 ribu laptop ke 12 ribu sekolah dari berbagai jenjang, mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA.