Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Diminta Tak Longgarkan PPKM

CNN Indonesia
Jumat, 23 Jul 2021 14:56 WIB
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah tak melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada 25 Juli. Ilustrasi (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah tak melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada 25 Juli. Dicky menyebut tambahan kasus positif Covid-19 hingga angka positivity rate masih tinggi.

"Ini kita sedang fase tinggi-tingginya, transmisi atau laju penularan kita. Sehingga, pengetatan juga harus dilakukan bahkan ditingkatkan. Hanya satu provinsi saja yang kurang dari 20 persen tes positivity rate kita," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/7).

Dicky tak heran Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Indonesia untuk memperketat pembatasan mobilitas untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Menurutnya, butuh pengetatan untuk menekan laju penularan Covid-19

Merujuk data Satgas Covid-19, positivity rate Indonesia kemarin, Kamis (22/7), mencapai 21,65 persen. Sementara untuk sepekan terakhir rata-rata positivity rate sebesar 28,72 persen.

Jumlah itu 5 kali lipat lebih dari standar WHO. WHO telah menetapkan ambang batas minimal angka positivity rate kurang dari 5 persen.

Apabila positivity rate suatu daerah semakin tinggi, maka kondisi pandemi di daerah tersebut memburuk sehingga perlu ditingkatkan kapasitas pemeriksaan Covid-19 di daerah tersebut.

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian
Infografis Gonta-Ganti Istilah Pembatasan Masyarakat rev

Dicky menyoroti tingginya rasio tersebut tak seimbang dengan kemampuan tes Covid-19 di Indonesia yang sejauh ini masih kurang dibandingkan negara-negara lain.

Menurutnya, pemerintah gagal mencapai target yang sering janji bisa melakukan tes terhadap 500 ribu spesimen per harinya. Menurutnya, peningkatan jumlah tes harus terus dilakukan pemerintah.

"Kapasitas testing kita bahkan mencapai 500 ribu sekalipun itu belum memadai untuk eskalasi pandemi yang sudah besar. Kalau sekarang, sejuta (spesimen per hari) minimalnya. Jadi, kita harus sesuai respon itu dengan besaran masalahnya," katanya.

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM di sejumlah wilayah Jawa dan Bali serta beberapa daerah lainnya hingga 25 Juli. Presiden Joko Widodo berencana melonggarkan pembatasan pada 26 Juli mendatang jika kasus Covid-19 dinilai melandai.

(mjo/fra)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK