Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah daerah (pemda) yang mengalami keterbatasan stok vaksin Covid-19 untuk mendahulukan pemberian dosis pertama serta memakai strategi berbasis risiko.
Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan keterbatasan ketersediaan vaksin di sejumlah daerah terjadi lantaran vaksin covid-19 datang secara bertahap dan tidak serentak. Sementara, Kemenkes menurutnya tak bisa memprioritaskan seluruh provinsi sekaligus untuk saat ini.
"Dengan jumlah vaksin yang saat ini, kalau belum waktunya menerima vaksinasi dosis kedua, sebaiknya stok vaksin yang ada itu diberikan pada vaksin pertama," kata Nadia dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Lawan Covid-19 ID, Selasa (27/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, pihaknya meminta tetap memprioritaskan dosis kedua apabila berdasarkan perhitungan pemda banyak yang membutuhkan pemberian dosis lanjutan akibat interval vaksin yang sudah dekat, yakni 28 hari pada Sinovac dan 3 bulan pada AstraZeneca.
"Kita memberikan, mengirimkan, per minggunya untuk vaksin berikutnya," kata dia.
Lebih lanjut, Nadia juga meminta agar pemda melakukan vaksinasi di wilayahnya masing-masing berdasarkan pendekatan zonasi risiko. Artinya, pemda juga harus memprioritaskan vaksinasi pada sejumlah kawasan di daerahnya yang memiliki risiko penularan covid-19 tinggi.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes itu lantas mencontohkan, pemerintah pusat mengalokasikan 50 persen stok vaksin yang ada saat ini untuk Jawa-Bali.
Pun dari Jawa-Bali itu 50 persen darinya kembali diprioritaskan untuk 57 kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan aglomerasi.
"Pemda harus membuat strategi, artinya dalam membagi vaksinasi tidak bisa sama ke seluruh kabupaten/kota, harus difokuskan memang kepada yang jumlah kasus sangat tinggi dan laju penularan sangat tinggi," ujar Nadia.
Terpisah, Pemprov Sumatera Barat mengusulkan penambahan 800 ribu dosis vaksin ke Pusat lantaran stok daerahnya telah habis.
"Saat ini kita sudah kehabisan stok vaksin, di gudang itu sisa vaksin 0 persen atau sudah kosong, bahkan stoknya juga sudah kosong di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Sijunjung," kata Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Arry Yuswandi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/7).
Pihaknya telah mengusulkan permintaan 800 ribu dosis vaksin Covid-19 kepada Pemerintah Pusat. Namun, saat ini baru dikirim 30,7 ribu dosis.
Arry menjelaskan vaksin yang diperoleh itu bermerek AstraZeneca dan ditujukan terlebih dahulu untuk aparat kepolisian. Sedangkan vaksin Sinovac, Sumbar belum menerima tambahan sama sekali.
Hingga kini, kata Arry, Sumbar telah menghabiskan 903.710 dosis vaksin yang dikirim melalui Dinkes dan disalurkan ke berbagai daerah.
"Untuk stok vaksin kita bergantung kepada pemerintah pusat, jika stok vaksin datang, maka kita akan segera menuntaskan capaian vaksin," jelas Arry.
![]() |
Arry mengatakan antusias masyarakat mengikuti vaksinasi sebulan belakang ini sangat tinggi. Hal tersebut akan memudahkan pemerintah mencapai target vaksinasi di Sumbar.
"Diawal kita lebih memprioritaskan lansia. Namun proses vaksin berjalan sangat lama karena terkendala beberapa hal, seperti akses lansia menuju rumah sakit, kesulitan dalam mendaftarkan diri, dan sebagainya," kata dia.
Ia mengakui lambatnya capaian target vaksin disebabhkan oleh kesulitan dalam memberikan vaksin kepada lansia. Hingga kini, tingkat capaian vaksin untuk lansia masih 5,2 persen atau 489.575 untuk dosis pertama dan 25.915 dosis untuk tahap kedua.
"Saya berharap pemerintah pusat segera mengirimkan stok vaksin sesuai dengan jumlah yang dibuat," katanya.
Lihat Juga : |
Senada, pemerintah Kota Cilegon, Banten, Kota Baja baru menerima 80 ribu vial dan sudah disuntikkan ke 68 ribu orang atau 18,7 persen warga. Sementara, kebutuhannya mencapai 320 ribu dosis.
"Jadi kita sedang minta lagi. Kebutuhan kita di angka 320 ribuan. Masyarakat sudah mulai menyadari [pentingnya vaksinasi] dengan varian baru," kata Walikota Cilegon Helldy Agustian, di Pelabuhan Merak, Selasa (27/7).
Sebelum ini, kepala-kepala daerah lainnya sudah lebih dulu mengeluhkan stok vaksin di saat masyarakat mulai antusias vaksinasi.
(khr/nya/ynd/pmg)