Tuai Kritik, Anggota DPR Dapat Jatah Isoman Hotel Bintang 3

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta DPR mencabut keputusan menyediakan fasilitas khusus berupa hotel bintang 3 bagi para anggota legislator hingga staf yang tengah menjalani isolasi karena terpapar Covid-19.

Ia menilai kebijakan tersebut tak memiliki empati terhadap nasib rakyat yang tengah kesusahan mendapatkan fasilitas kesehatan untuk isolasi mandiri yang terjangkau.

"Ini menambah deretan kebijakan DPR yang memperlihatkan minimnya kepedulian dan tak ada empati pada nasib rakyat yang di saat bersamaan juga mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan isoman di masa pandemi ini," kata Lucius kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/7).

"Saya kira respons yang tepat sebagai bentuk kepedulian dan respons tepat DPR atas penolakan publik ya mesti mencabut kebijakan tersebut," tambah dia.

Ia curiga proyek Isoman tersebut sudah disepakati dengan pelbagai pihak termasuk pihak hotel, bila DPR tak berani mencabut keputusan tersebut.

Selain itu, Lucius juga mengkritik bahwa DPR kerap kali mengeluarkan kebijakan dan wacana kontroversial yang seakan mengistimewakan diri para anggota dewan di tengah kesengsaraan rakyat karena pandemi. Beberapa antara kebijakan kontroversial itu yakni tes swab PCR, vaksinasi, hingga permintaan ICU khusus bagi anggota DPR.

Lihat Juga : Negara Biayai Anggota DPR Covid Isoman di Hotel Bintang 3

Semua kebijakan kontroversial itu, kata dia, sudah kerap mendapatkan kritikan dari publik. Sayangnya semua protes dan kritikan itu umumnya hanya diabaikan seakan dianggap angin lalu.

"Maka bukan hanya kebijakannya saja yang membuat DPR dianggap tak peduli tetapi juga soal respons mereka pada suara publik," kata dia.

Lebih lanjut, Lucius menilai kebjjakan DPR harus berdasarkan aspirasi dan kondisi rakyat. Menurutnya, tak pedulinya DPR pada suara rakyat tentu menjadi sesuatu yang kontras. Pasalnya, DPR adalah satu-satunya lembaga yang bekerja atas kepercayaan untuk mewakili rakyat di hadapan kebijakan pemerintah.

"Bagaimana DPR mau mewakili rakyat, kalau mereka ternyata hanya sibuk mengurusi fasilitas buat mereka sendiri ketika fasilitas serupa nyatanya juga sangat dibutuhkan rakyat kebanyakan," kritik Lucius.

Melihat kondisi tersebut, Lucius menilai DPR selama ini akan kritis terhadap pemerintah apabila kebijakan pemerintah tak menguntungkan mereka. Sebaliknya, DPR akan mendukung suatu kebijakan bila memberikan kemudahan dan kemewahan yang mengistimewakan dirinya sendiri.

"DPR yang paling tahu anggaran mestinya menjadi yang terdepan menunjukkan kepedulian itu melalui sikap dan keputusan yang bijaksana dan tak melukai hati rakyat," kata dia

Sebagai informasi, dalam surat Setjen DPR bertitimangsa 26 Juli 2021 yang diteken Sekretaris Jenderal Indra Iskandar tertulis bahwa mereka telah bekerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi dan karantina bagi anggota legislatif.

Bukan hanya anggota dewan, kata Indra kepada wartawan pada Selasa (27/7), fasilitas isolasi yang ditanggung negara itu juga, "Termasuk staf, PNS, tanpa keluarga tapi ya, yang ditanggung negara. Di hotel bintang 3."

Lihat Juga : Warga Isolasi di KM Usmini Dapat Fasilitas Pancing Ikan Laut

Indra menerangkan, fasilitas isoman itu diberikan karena para anggota DPR memiliki mobilitas tinggi di daerah pemilihan mereka. Selain itu, fasilitas isolasi sebelumnya di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan sempat mendapat komplain karena berpotensi menularkan ke penghuni kompleks parlemen lainnya.

"Beberapa minggu lalu yang positif tinggal di rumah kompleks Kalibata itu juga dikomplain oleh anggota lain karena berisiko menularkan bagi lingkungan," tuturnya.

Ia memastikan, pemberian fasilitas isoman dan karantina diambil dari anggaran yang tidak terpakai. Seperti kunjungan keluar negeri atau anggaran kegiatan seminar.

"Jadi kami menggeser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi," kata dia pada Selasa lalu.