Ace Nilai Pungli Bansos Terdorong Budaya 'Uang Terima Kasih'

tim, CNN Indonesia | Sabtu, 31/07/2021 15:52 WIB
Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pungli bansos bisa disebabkan karena budaya 'uang terima kasih' yang mengakar di masyarakat. Politikus Golkar Ace Hasan mengatakan salah satu penyebab terjadi pungli bansos adalah karena budaya masyarakat memberikan 'uang terima kasih'. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pungutan liar (pungli) dalam program bantuan sosial (bansos) bisa disebabkan kebiasaan memberikan ucapan atau uang terima kasih karena telah dibantu.

Kebiasaan ini, menurutnya, sudah tertanam di masyarakat sehingga dimanfaatkan jadi celah memungut pungli.

"Budaya atau kebiasaan yang kerap kali muncul dalam masyarakat kita sebagai bentuk ucapan terima kasih itu mereka memberikan sesuatu. Tentu si oknum ini akan bilang kalau Anda tidak berbagi, maka [bansos] akan saya cabut," kata Ace dalam sebuah webinar 'Polemik Pungli Bansos', Sabtu (31/7).


Dia juga menyebut bansos bisa menimbulkan kecemburuan, sehingga ada saja yang meminta agar bansos dibagi.

"Kita tahu anggapan bahwa seseorang mendapat bansos seperti mendapat rezeki tanpa proses. Oknum akan minta bagian karena merasa punya otoritas atau kewenangan untuk mencopot bansos itu," katanya.

Ia menilai pemerintah harus mulai memikirkan cara pendistribusian bansos tunai secara elektronik agar sulit diselewengkan. Sejauh ini, penyelewengan bansos biasanya terjadi pada program bantuan non tunai, seperti program sembako, yang nilai paketnya tak sesuai dengan ketentuan.

Pada beberapa kasus penyelewengan bansos, pejabat terkait meminta tanda terimakasih pada penerima bansos. 

"Idealnya menurut saya memang semua proses bansos itu cash ditransfer untuk mengurangi potensi penyelewengan," tuturnya.

Diketahui dalam tiga program bansos oleh Kemensos, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi satu-satunya program bansos dengan menggunakan sistem transfer uang cash pada rekening penerima.

Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan kartu senilai Rp200 ribu untuk dibelikan sembako di e-warong atau distributor resmi Kemensos. Sementara BST diberikan tunai Rp300 ribu per bulan dan dapat diambil di PT POS dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu penerima bansos.

Beberapa temuan penyelewengan bansos baru-baru ini terjadi di daerah. Ditemukan pungli pada program bansos BST, dan nilai bahan sembako yang tidak sesuai ketentuan pada program BPNT.

Bansos Potensi Diselewengkan

Ace juga menilai potensi penyelewengan tidak hanya terjadi pada program bansos, tapi juga dalam program bantuan dari kementerian lainnya.

"Letak persoalannya memang potensi bagi penyelewengan itu yang selalu terbuka," kata Ace. 

Ia menilai, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Bantuan Sosial Tunai (BST), juga bermasalah sejak sistem pendataan. Salah satunya, masih banyak ditemukan kesalahan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai acuan penerima bansos.

Data tersebut seharusnya dimutakhirkan sehingga tidak ada inclusion error (penerima tidak tepat) dan exclusion error (penerima yang semestinya mendapat bantuan).

"Akar masalah bansos ini kan DTKS, masih banyak ditemukan orang yang seharusnya tidak dapat tapi dia dapat bansos, ada juga yang semestinya dapat malah enggak masuk program bansos. Kasus ini masih banyak ditemukan karena DTKS masih pakai data tahun 2015," ujar Ace.

Ace juga menilai proses penyaluran bansos sembako dalam program BPNT atau BST semakin membuka potensi kecurangan. Nilai bansos sembako bisa saja dikurangi oleh pejabat penyalur dengan mudah. Sementara BST yang diberikan tunai juga bisa dipotong pungli dengan dalih sebagai "rasa tanda terima kasih."

"Apa yang ditemukan bu Risma saat sidak penyaluran bansos, saya kira mengkonfirmasi bahwa celah kecurangan masih ada," tuturnya. 

(mel/vws)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK