PDIP-PSI Tolak Perubahan RPJMD Anies, Rumah DP Rp0 Disorot

Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta menolak perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2020 yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran memangkas program-program prioritas. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menilai perubahan RPJMD yang diusulkan Gubernur DKI Anies Baswedan itu bukan untuk menyikapi Pandemi Covid-19.

Perubahan, kata Gembong, dilakukan hanya untuk menutupi program-program prioritas yang gagal dikerjakan dan mencapai target dalam RPJMD 2017-2022.

"Oleh karena itu, Fraksi PDI-Perjuangan menolak rencana perubahan RPJMD dan meminta Pemprov untuk fokus pada penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota," kata Gembong dalam Rapat Paripurna, Senin (2/8).

Ia menyoroti sejumlah program dalam RPJMD 2017-2022 yang belum tercapai bahkan sebelum pandemi Covid-19 muncul. Di antaranya, kata dia, adalah program rumah DP nol rupiah.

Dalam RPJMD 2017-2020, dijanjikan sebanyak 250.000 unit rumah dp nol rupiah bakal dibangun. Namun, kata Gembong, dalam draf perubahan RPJMD target itu menyusut.

Gembong mengatakan hingga 2019 atau sebelum pandemi Covid-19, selama tiga tahun rumah yang dibangun hanya mencapai 2.774 unit, terdiri dari 790 unit rusunami DP 0 rupiah dan 1.984 unit rusunawa dari APBN.

Program lainnya yang disorot Gembong adalah normalisasi sungai untuk penanggulangan banjir Jakarta. Dalam draf perubahan RPJMD, kata normalisasi menghilang dan digantikan seluruhnya menjadi program naturalisasi sungai.

"Menghilangnya program normalisasi ini menimbulkan pertanyaan apakah Pemprov serius dalam penanggulangan banjir yang masih kerap terjadi," ujar Gembong.

Program lainnya, adalah OKE OCE atau One Kecamatan One Center Entrepreneur yang dijanjikan akan mencetak 361.518 wirausaha baru. Namun, hingga 2021, hanya 1.064 orang saja yang mendapat akses permodalan.

"Hanya sebanyak 0,3 persen saja, namun dalam RPJMD perubahan targetnya turun menjadi 278.971 wirausaha baru. Data di atas dapat kami simpulkan bahwa tanpa adanya pandemi pun program ini akan sulit mencapai target yang sudah dicanangkan," katanya.

Sementara, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anthony Winza menilai perubahan RPJMD itu hanya untuk memenuhi kebutuhan politik Anies.

"Fraksi PSI menyatakan menolak perubahan RPJMD tersebut. Kami melihat bahwa perubahan RPJMD ini untuk memenuhi kebutuhan politik Gubernur, lari dari tanggung jawab melaksanakan program dan tidak menjawab tantangan-tantangan akibat pandemi," kata Anthony.

Menurutnya, sejumlah perubahan dalam draf RPJMD yang berhubungan dengan kebutuhan politik dan tanggung jawab Anies, antara lain perubahan target penyediaan rumah DP 0 rupiah, perubahan definisi atau indikator dalam OKE OCE, hingga penghapusan kegiatan normalisasi sungai.

"Perlu diingat bahwa Pemprov DKI sangat membutuhkan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir. Sementara itu, program naturalisasi sungai juga tidak dikerjakan," katanya.

Pemprov DKI sebelumnya menyerahkan draf usulan perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Paripuna, Kamis (28/7).

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan perubahan itu setidaknya didasari oleh resesi yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19.