DPRD Kritik Lokasi Rumah DP Rp0 Munjul Dekat Lapangan Terbang

Pengadaan tanah untuk rumah dengan uang muka (DP) nol Rupiah oleh Sarana Jaya di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, dikritik lantaran dekat dengan lapangan terbang dan akan menghambat pembangunan gedung dengan banyak lantai.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan mengklaim tanah seluas 4,2 hektare di Munjul itu tak dapat digunakan untuk membangun rumah DP 0 Rupiah.

Mili, sapaan Eneng, mengatakan, jika berdasarkan peta tata ruang di Perda Nomor 1 Tahun 2014 terkait Rencana Detail Tata Ruang dan Perencanaan Zonasi (RDTR dan PZ), sekitar 40 persen tanah yang dibeli Sarana Jaya berada di zonasi residensial dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rendah dan ketinggian bangunan maksimal 3 lantai.

Sementara itu, sekitar 60 persen tanah berada di zonasi Hijau Rekreasi, merupakan kawasan yang didominasi areal hijau untuk fungsi ekologis dan resapan dengan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai dan tidak diizinkan ada rumah susun.

"Sebenarnya tanah ini akan digunakan untuk apa? Apakah untuk rusun, rumah tapak, atau taman?" ujar Mili dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/7).

Mili mengatakan tanah tersebut juga berada di sebelah Lapangan Terbang Wiladatika yang digunakan untuk pesawat kecil dan helikopter.

Jika di lokasi itu ditujukan untuk membangun rusun, penentuan ketinggian bangunan harus memperhatikan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan).

Lihat Juga : KPK Geledah PT Adonara Terkait Korupsi Lahan DP 0 Persen

Apalagi, biasanya tidak boleh dibangun gedung lebih dari 6 lantai di dekat lapangan terbang.

"Mengapa membeli lahan hijau di dekat lapangan terbang? Hal-hal itu sudah saya tanyakan di rapat DRPD bulan Maret yang lalu, tapi Sarana Jaya tidak mau menjelaskan," ujar Mili.

Lebih lanjut, menurut Mili, Pemprov DKI telah menganggarkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk pengadaan tanah di Sarana Jaya sekitar Rp4,1 triliun mulai 2018 hingga 2021. Ia mengatakan, dari pengakuan Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Sarana Jaya telah membeli tanah seluas 70 hektare.

"Sarana Jaya tidak mau membuka data lokasi tanah 70 hektare yang telah dibeli. Ada apa? Kalau tanah tersebut tidak ada masalah, mengapa lokasinya ditutup-tutupi? Kami himbau Pak Anies tidak perlu takut membuka data lokasi pengadaan tanah di Sarana Jaya," ucapnya.

Infografis Untung Rugi Beli Rumah DP Nol Rupiah. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur kembali menjadi sorotan. Pasalnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pihaknya bisa saja memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di lokasi tersebut.

"Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI," kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/7).

"Mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi tentu perlu dimintai keterangan, sehingga (kasus) menjadi terang benderang," kata dia menambahkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yakin Anies tidak terlibat dalam kasus tersebut.

"Saya yakin ya, Pak Anies jauh dari terlibat urusan (korupsi) tanah di Jakarta," kata dia, Rabu (14/7).

Dalam perkara ini dengan kerugian negara Rp152,5 miliar ini, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Di antaranya, mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Tommy Adrian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, dan korporasi PT Adonara Propertindo.