Misi Sulit Puan Maharani Kerek Elektabilitas Lewat Baliho

Contohnya, kata Ujang, ketika DPR meloloskan omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang ditentang banyak masyarakat. Preseden itu membuat Puan nampak tidak berpihak kepada rakyat.

Menurutnya sikap itu boleh jadi ada kaitannya dengan hubungan politik Puan dan Presiden Joko Widodo yang sama-sama berasal dari satu partai, sehingga memiliki ambisi yang sama.

Namun perlahan, Ujang mulai melihat gelagat Puan berupaya keluar dari pusaran koalisi dan sesekali melempar kritik ke pangku pemerintah. Ia menduga hal ini merupakan langkah pelan-pelan Puan menuju 2024.

Pada Rabu (4/8) lalu misalnya, Puan mempertanyakan pemerintah karena tidak memiliki data khusus terkait anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tua karena covid-19. Ia menilai data itu penting dimiliki pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut.

Puan juga menyatakan agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak sebatas kebijakan di atas kertas ketika hendak ditetapkan pemerintah.

"Semua pihak terkait harus membantu agar PPKM Darurat dilaksanakan dengan sempurna, tegakkan aturan, tidak berhenti sebagai kebijakan di atas kertas," ujar Puan kepada wartawan, Kamis (1/7).

Jika ini konsisten dilakukan, Ujang menilai sesungguhnya Puan bisa saja bersanding sebagai kandidat Pilpres. Ia meyakini elektabilitas yang rendah itu bisa digenjot dalam waktu tiga tahun ke depan.