DPRD DKI Sebut Dinsos Validasi Ulang Data Penerima Bansos

Anggota Komisi E dari Fraksi Nasdem Abdul Azis Muslim mengatakan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta mulai melakukan validasi ulang data penerima bantuan sosial (bansos) tunai covid-19 di Ibu Kota

Validasi itu dilakukan menyusul penundaan penyaluran bansos tunai berupa uang Rp300 sebulan kepada sekitar 99 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyusul temuan data ganda penerima bantuan dari Kemensos.

"Sekarang baru mulai pendataan lagi nih. Itu kan yang 99 ribu jadi masalah. Kasihan kalau enggak diselesaikan, dua bulan ini bisa enggak dapat lagi mereka," kata Azis saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (9/8).

Ia melakukan pengecekan di kantor kelurahan. Dari hasil pengecekan itu, ia mendapati petugas RT/RW yang melakukan pencocokan data masyarakat penerima bansos.

"Tadi coba saya cek di kelurahan-kelurahan, itu datang RT/RW nya dicocokin lagi datanya," katanya.

Ia meminta proses itu cepat diselesaikan agar bantuan yang sempat tertunda bisa disalurkan. .

"Harapan saya bisa dipercepat biar masyarakat ke depan ini bisa menerima. Harus itu diselesaikan, ke depan biar beres," katanya.

Anggota Komisi E lainnya Basri Baco mengaku belum mendapatkan informasi dari Dinsos soal langkah terkini yang diambil menyusul adanya dugaan data dobel.

Oleh karenanya, ia akan langsung menanyakan informasi itu pada rapat yang digelar pekan depan.

"Itu salah satu yang akan kami tanyakan dalam rencana rapat koordinasi dengan Dinsos pada pekan depan," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini.

Diketahui, 99 ribu bantuan sosial Covid-19 dari anggaran APBD Jakarta urung mendapatkan bantuan lantaran adanya dugaan data ganda dengan penerima bansos Kemensos.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun bersurat ke Kemensos untuk memvalidasi data itu.

"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name by address. Siapa saja yang menerima BST Kemensos, sehingga kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda kepada para pemilik rekening bisa segera dicairkan," kata Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lesari pada diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Saat dikonfirmasi, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku belum memahami sepenuhnya surat yang dikirim Anies.

Namun, Risma mengaku mempersilakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika hendak berdialog terkait hal tersebut. Ia berjanji bakal membuka kesamaan data yang dimaksud.