Persoalan data ganda masyarakat penerima bantuan sosial tunai (BST) yang sebelumnya terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Sosial (Kemensos) disebut telah selesai. BST yang sebelumnya tertunda pun sudah disalurkan.
Dalam persoalan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat bersurat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memvalidasi sekitar 99 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya diduga ganda dengan penerima BST Kemensos.
"Hasilnya hanya terdapat 124 KPM yang menerima BST Pemprov DKI Jakarta dari data tunda sebelumnya, yakni 99.763 KPM," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari dalam keterangannya, Minggu (15/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyampaikan untuk 124 KPM tersebut, pihaknya sudah menyalurkan dana BST untuk tahap 5 dan 6 (Mei dan Juni) mulai Kamis (12/8) lalu.
Bantuan sebesar Rp600 ribu langsung ditransfer kepada rekening penerima BST melalui ATM Bank DKI.
Lebih lanjut Premi mengatakan, sisa dari data tunda tersebut, yakni sebanyak 99.639 KK, dimasukkan pada data BST yang disalurkan oleh Kemensos RI melalui PT Pos Indonesia.
"Data tunda penerima manfaat baik melalui Pemprov DKI Jakarta atau Kementerian Sosial dapat dilihat pada www.corona.jakarta.go.id," katanya.
Sementara itu, Anies pun telah memberikan pernyataan terkait persoalan data bansos itu.
Ia menyatakan dalam pemberian bansos, pihaknya ingin memastikan tidak ada keluarga yang menerima bantuan dobel, sehingga dibutuhkan verifikasi lebih lanjut.
"Kita ini ketika mau membagikan, harus memastikan bahwa mereka yang menerima ada dalam daftar yang tepat. Nah, ketika ada satu keluarga muncul di dua daftar, maka kita harus memutuskan, ini dimasukkan di dalam yang mana. Jadi supaya tidak menjadi kekeliruan," kata Anies dalam acara CNNIndonesia ChatRoom, Jumat (13/8) malam.
"Simpel kok, cuma ramainya di headline koran, di headline media. Tapi kalau proses administrasi sederhana tinggal dicocokin, diputusin, ikut daftar yang mana, abis itu langsung ditransfer," ucapnya menambahkan.
(yoa/wis)