Jatuh Bangun Kampung Akuarium dari Era Ahok hingga Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan tahap 1 Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (17/8). Ada dua dari lima blok yang pembangunannya telah selesai dan bisa mulai ditempati warga.

Sebelum diresmikan Anies, Kampung Akuarium memiliki riwayat yang cukup panjang. Kampung nelayan ini menjadi sorotan ketika Jakarta dipimpin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Lihat Juga : Anies Sebut Kampung Susun Akuarium Kini Bisa Dihuni Warga

Pada 11 April 2016, salah satu kawasan permukiman kumuh ini digusur oleh Ahok. Penggusuran itu berbuntut panjang, warga Kampung Akuarium mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2016.

Warga merasa keberatan dengan penggusuran. Alasannya, karena kompensasi berupa rumah susun yang diberikan Pemprov DKI dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung.

Selain itu, banyak warga yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan juga jadi kehilangan mata pencaharian. Usai penggusuran, warga memilih bertahan dengan tinggal di rumah-rumah bedeng di atas puing-puing bangunan, sebelum akhirnya dibangun selter yang digunakan warga sebagai tempat tinggal sementara.

Gugatan yang dilayangkan warga itu kemudian dicabut pada 2018, karena Gubernur DKI Jakarta, yang telah berganti ke Anies Baswedan, mengeluarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018.

Keputusan itu merupakan aturan soal gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat.

Lihat Juga : Anies Jadikan Kampung Akuarium dan Luar Batang Wisata Religi

Nelson Simamora selaku anggota tim pengacara warga Kampung Akuarium saat itu mengatakan keputusan gubernur tersebut sebagai jaminan yang lebih kuat bahwa warga Kampung Akuarium bisa kembali tinggal di sana setelah digusur.

"Karena pada intinya juga apa yang diminta oleh warga sudah dipenuhi dengan adanya putusan Gubernur tersebut," kata Nelson.

Dalam perjalanannya, Pemprov DKI kemudian mulai membangun Kampung Akuarium. Pada 17 Agustus 2020, Anies turut hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan in mengatakan pembangunan Kampung Susun Akuarium diharapkan jadi contoh dan pelopor kampung urban atau perkotaan di seluruh wilayah Indonesia. Terutama mengenai peran warga setempat dalam proses perancangan.

"Insya Allah apa yang dikerjakan di tempat ini akan diteruskan di tempat-tempat lain yang sudah masuk dalam rencana kita. Karena itu apa yang dikerjakan di tempat ini akan menjadi tonggak baru penataan kampung di seluruh Indonesia," kata Anies.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sempat mengkritik langkah Anies yang membangun kembali Kampung Akuarium.

Gembong mengatakan Ahok menggusur Kampung Akuarium karena ingin mengembalikan fungsi lahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam Perda RDTR saat itu, lokasi Kampung Akuarium merupakan zona merah atau lahan khusus untuk kepentingan pemerintah.

"Ahok melakukan penggusuran Kampung Akuarium ingin mengembalikan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda RDTR di mana area tersebut masuk dalam zona merah," kata Gembong.

Lihat Juga : TGUPP: Penataan Kampung Akuarium RPJMD, Harusnya DPRD Setuju

Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta Angga Putra Fidrian menjawab kritik itu.

Ia mengatakan pembangunan Kampung Akuarium telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Angga, RPJMD merupakan salah satu produk hukum yang merupakan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.

Dengan dasar hukum tersebut, kata dia, DPRD DKI Jakarta secara hukum mendukung proses pembangunan Kampung Akuarium.

Kini, setahun usai peletakan batu pertama itu, pembangunan tahap 1 akhirnya rampung. Ada 107 unit hunian yang telah berdiri dan bisa mulai ditempati warga.

"Kepada warga Kampung Akuarium, kita semua menyadari perjalanan panjang perjuangan Kampung Akuarium, selamat menempati hunian, penantian selama ini berbuah manis," kata Anies saat peresmian kemarin.