Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan busana adat Minangkabau saat menjadi pembaca teks proklamasi RI, 17 Agustus 2021. (Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia --
Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), khususnya masyarakat suku Minangkabau menjadi sorotan publik lagi dalam sepekan terakhir.
Hal itu terjadi karena pernyataan yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pakaian yang dikenakan putri bungsunya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Pernyataan Mega-sapaan akrab Megawati-yang menjadi sorotan terkait Sumbar disampaikan dalam Webinar Bung Hatta, Inspirasi Kemandirian Bangsa di kanal Youtube Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDIP, Kamis (12/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kala itu, Mega menyebut Sumbar kini telah berbeda dari yang ia kenal. Ia pernah mempertanyakan kegelisahannya ini kepada Ahmad Syafii Maarif, tokoh Muhammadiyah sekaligus anggota Dewan Pengarah BPIP kelahiran Sumbar.
Megawati mengatakan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, Sumbar melahirkan banyak tokoh nasional. Namun kini, menurutnya, tokoh-tokoh Sumbar tak sepopuler dahulu. Selain itu, Megawati menyebut dahulu sangat merasakan naluri gotong-royong dan nuansa tradisi keislaman yang kental di Sumbar. Ia juga memuji tokoh adat Sumbar yang memiliki kepemimpinan khas masing-masing.
Presiden ke-5 RI itu pun heran saat dirinya dan puterinya, Ketua DPR Puan Maharani pernah menjadi sasaran perundungan. Padahal, sepengetahuan Mega, di Sumatera Barat terdapat konsep Bundo Kanduang atau pemimpin wanita di Minangkabau.
Dua hari berselang, Puan memakai baju adat dari Minangkabau ketika didapuk membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI ke 76 saat Upacara detik-detik Proklamasi di Istana Negara. Baju adat ini disebut sebagai Bundo Kanduang yang dikenal berasal dari Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat.
Puan memakai baju kurung berwarna krem. Baju ini disebut sebagai baju batabue (baju bertabur) yang terbuat dari sulaman benang emas yang menjadi simbol kekayaan alam Sumatera Barat. Dia yang juga Ketua DPR RI itu melengkapi busana adatnya dengan tingkuluak atau penutup kepala perempuan yang berbentuk seperti rumah gadang.
Tingkuluak yang dipilihnya berwarna merah dengan motif kotak-kotak. Di bagian tengahnya terdapat hiasan berwarna keemasan yang senada dengan warna busananya.
Di bahunya tersampir kain songket kotak-kotak merah dan emas.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyatakan langkah Puan mengenakan Minangkabau saat membacakan teks proklamasi menyirat upaya PDIP untuk menyampaikan permintaan maaf atas kritik terkait Sumbar yang disampaikan Megawati.
"[Langkah Puan] untuk menyatakan permintaan maaf, tidak harus selamanya dinyatakan secara tersurat, bisa juga tersirat dengan simbol. Ada kemungkinan Puan pakai pakaian adat Sumbar itu wujud dari permintaan maaf dari keluarga PDIP atas pernyataan Mega yang pernah kritik Sumbar," ucap Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (19/8).
Jamiludin menilai PDIP menyadari bahwa kritik-kritik yang disampaikan soal Sumbar telah membuat langkah untuk memeroleh kemenangan di provinsi itu kian sulit. Menurutnya, langkah Puan mengenakan pakaian adat Sumbar bisa dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
Lebih lanjut, Jamiluddin menyatakan upaya PDIP untuk menang di Sumbar bukan perkara yang mudah. Pasalnya, Mega dan Puan sebagai sosok sentral di PDIP tidak menggambarkan ideologi Muhammadiyah yang merupakan basis mayoritas masyarakat Sumbar.
"Sumbar ini agak unik, itu basis Muhammadiyah, yang sebenarnya Sukarno itu Muhammadiyah, tetapi keturunannya tidak menggambarkan itu, termasuk Mega apalagi Puan," ujarnya.
Jika ingin menang di Sumbar, Jamiluddin berpendapat, PDIP harus lebih memahami karakter atau gaya komunikasi serta politik masyarakat Sumbar.
"Kalau ingin rebut Sumbar tentu harus pahami tipe warga Minang yang umumnya berkomunikasi direct dan tidak suka banyak pengandaian," ujarnya.
"Mereka juga tipenya yang sangat demokratis yang terbiasa mengkritik, tetapi Megawati ini cenderung relatif feodal. Ini juga buat warga Sumbar kurang begitu tertarik dengan Mega atau PDIP," imbuh Jamiluddin.
Halaman selanjutnya, pesan simbol untuk masyarkat Sumbar
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Andalas, Padang, Asrinaldi, menili langkah Puan mengenakan pakaian adat Sumbar merupakan upaya untuk menunjukkan iktikad kepedulian dari PDIP.
Menurutnya, PDIP terlihat berusaha memperbaiki relasi dengan masyarakat Minangkabau setelah pernyataan Mega--juga Puan jauh sebelumnya--soal Sumbar.
"Memang sorotan yang diberikan ke PDIP, apalagi kalau orang Sumbar agak jelas. Apalagi dengan pernyataan Bu Mega. Saya lihat apa yang ditampilkan Puan itu bagian dari upaya PDIP sebenarnya peduli dengan Sumbar atau Minangkabau," ucapnya.
Atas dasar itu, dirinya menilai langkah yang dilakukan Puan bisa lebih efektif dalam memberikan klarifikasi atas kritik yang telah disampaikan Mega.
Sebagai orang keturunan Sumbar, menurutnya, Puan juga ingin menunjukkan diri bahwa dirinya dan partainya bukan musuh masyarakat Sumbar.
"Kalau perilaku orang Sumbar tidak perlu disebutkan, hanya dengan gestur bisa dipahami, karena istilahnya belum disebutkan sudah paham orang itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Asrinaldi mengatakan pada dasarnya jumlah pemilih di Sumbar tidak signifikan dibandingkan di Pulau Jawa, karena hanya berjumlah 1,9 persen dari pemilih nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat Minangkabau merupakan simbol dari pendiri bangsa. Sumbar, lanjutnya, juga kerap menjadi kiblat dari pemikiran masyarakat di Pulau Sumatra.
"Jadi paling tidak Padang harus bisa dikuasai beberapa partai tertentu. Selama ini, Gerindra. PDIP sebenarnya bukan enggak menang, dia suaranya signifikan karena punya di beberapa DPRD," ucap dia.
Berangkat dari itu, Asrinaldi berkata, PDIP harus membangun komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat Sumbar.
Menurutnya, PDIP tidak perlu memberikan pernyataan yang bersifat kritik atau nasihat karena masyarakat Sumbar sudah bisa memahami kepedulian orang lain walau hanya lewat simbol.
"Komunikasi dengan simbolik tidak perlu diberikan kritik atau nasihat. Dengan simbol orang paham. Ini yang perlu dipahami PDIP, karena ceplas-ceplos Bu Mega kadang jadi persoalan walau sebenarnya baik tapi takutnya jadi salah tafsir," tuturnya.
Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), khususnya masyarakat suku Minangkabau menjadi sorotan publik lagi dalam sepekan terakhir.
Hal itu terjadi karena pernyataan yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pakaian yang dikenakan putri bungsunya yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Pernyataan Mega-sapaan akrab Megawati-yang menjadi sorotan terkait Sumbar disampaikan dalam Webinar Bung Hatta, Inspirasi Kemandirian Bangsa di kanal Youtube Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) PDIP, Kamis (12/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kala itu, Mega menyebut Sumbar kini telah berbeda dari yang ia kenal. Ia pernah mempertanyakan kegelisahannya ini kepada Ahmad Syafii Maarif, tokoh Muhammadiyah sekaligus anggota Dewan Pengarah BPIP kelahiran Sumbar.
Megawati mengatakan pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, Sumbar melahirkan banyak tokoh nasional. Namun kini, menurutnya, tokoh-tokoh Sumbar tak sepopuler dahulu. Selain itu, Megawati menyebut dahulu sangat merasakan naluri gotong-royong dan nuansa tradisi keislaman yang kental di Sumbar. Ia juga memuji tokoh adat Sumbar yang memiliki kepemimpinan khas masing-masing.
Presiden ke-5 RI itu pun heran saat dirinya dan puterinya, Ketua DPR Puan Maharani pernah menjadi sasaran perundungan. Padahal, sepengetahuan Mega, di Sumatera Barat terdapat konsep Bundo Kanduang atau pemimpin wanita di Minangkabau.
Dua hari berselang, Puan memakai baju adat dari Minangkabau ketika didapuk membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan RI ke 76 saat Upacara detik-detik Proklamasi di Istana Negara. Baju adat ini disebut sebagai Bundo Kanduang yang dikenal berasal dari Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat.
Puan memakai baju kurung berwarna krem. Baju ini disebut sebagai baju batabue (baju bertabur) yang terbuat dari sulaman benang emas yang menjadi simbol kekayaan alam Sumatera Barat. Dia yang juga Ketua DPR RI itu melengkapi busana adatnya dengan tingkuluak atau penutup kepala perempuan yang berbentuk seperti rumah gadang.
Tingkuluak yang dipilihnya berwarna merah dengan motif kotak-kotak. Di bagian tengahnya terdapat hiasan berwarna keemasan yang senada dengan warna busananya.
Di bahunya tersampir kain songket kotak-kotak merah dan emas.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyatakan langkah Puan mengenakan Minangkabau saat membacakan teks proklamasi menyirat upaya PDIP untuk menyampaikan permintaan maaf atas kritik terkait Sumbar yang disampaikan Megawati.
"[Langkah Puan] untuk menyatakan permintaan maaf, tidak harus selamanya dinyatakan secara tersurat, bisa juga tersirat dengan simbol. Ada kemungkinan Puan pakai pakaian adat Sumbar itu wujud dari permintaan maaf dari keluarga PDIP atas pernyataan Mega yang pernah kritik Sumbar," ucap Jamiluddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (19/8).
Jamiludin menilai PDIP menyadari bahwa kritik-kritik yang disampaikan soal Sumbar telah membuat langkah untuk memeroleh kemenangan di provinsi itu kian sulit. Menurutnya, langkah Puan mengenakan pakaian adat Sumbar bisa dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
Lebih lanjut, Jamiluddin menyatakan upaya PDIP untuk menang di Sumbar bukan perkara yang mudah. Pasalnya, Mega dan Puan sebagai sosok sentral di PDIP tidak menggambarkan ideologi Muhammadiyah yang merupakan basis mayoritas masyarakat Sumbar.
"Sumbar ini agak unik, itu basis Muhammadiyah, yang sebenarnya Sukarno itu Muhammadiyah, tetapi keturunannya tidak menggambarkan itu, termasuk Mega apalagi Puan," ujarnya.
Jika ingin menang di Sumbar, Jamiluddin berpendapat, PDIP harus lebih memahami karakter atau gaya komunikasi serta politik masyarakat Sumbar.
"Kalau ingin rebut Sumbar tentu harus pahami tipe warga Minang yang umumnya berkomunikasi direct dan tidak suka banyak pengandaian," ujarnya.
"Mereka juga tipenya yang sangat demokratis yang terbiasa mengkritik, tetapi Megawati ini cenderung relatif feodal. Ini juga buat warga Sumbar kurang begitu tertarik dengan Mega atau PDIP," imbuh Jamiluddin.
Halaman selanjutnya, pesan simbol untuk masyarkat Sumbar
Pelajaran untuk PDIP Hadapi Masyarakat Sumbar
Siluet salah seorang ibu berbusana tradisional Luhak Agam Minangkabau di Bukittinggi, Sumatera Barat. (ANTARA FOTO/Ismar Patrizki)
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Andalas, Padang, Asrinaldi, menili langkah Puan mengenakan pakaian adat Sumbar merupakan upaya untuk menunjukkan iktikad kepedulian dari PDIP.
Menurutnya, PDIP terlihat berusaha memperbaiki relasi dengan masyarakat Minangkabau setelah pernyataan Mega--juga Puan jauh sebelumnya--soal Sumbar.
"Memang sorotan yang diberikan ke PDIP, apalagi kalau orang Sumbar agak jelas. Apalagi dengan pernyataan Bu Mega. Saya lihat apa yang ditampilkan Puan itu bagian dari upaya PDIP sebenarnya peduli dengan Sumbar atau Minangkabau," ucapnya.
Atas dasar itu, dirinya menilai langkah yang dilakukan Puan bisa lebih efektif dalam memberikan klarifikasi atas kritik yang telah disampaikan Mega.
Sebagai orang keturunan Sumbar, menurutnya, Puan juga ingin menunjukkan diri bahwa dirinya dan partainya bukan musuh masyarakat Sumbar.
"Kalau perilaku orang Sumbar tidak perlu disebutkan, hanya dengan gestur bisa dipahami, karena istilahnya belum disebutkan sudah paham orang itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Asrinaldi mengatakan pada dasarnya jumlah pemilih di Sumbar tidak signifikan dibandingkan di Pulau Jawa, karena hanya berjumlah 1,9 persen dari pemilih nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat Minangkabau merupakan simbol dari pendiri bangsa. Sumbar, lanjutnya, juga kerap menjadi kiblat dari pemikiran masyarakat di Pulau Sumatra.
"Jadi paling tidak Padang harus bisa dikuasai beberapa partai tertentu. Selama ini, Gerindra. PDIP sebenarnya bukan enggak menang, dia suaranya signifikan karena punya di beberapa DPRD," ucap dia.
Berangkat dari itu, Asrinaldi berkata, PDIP harus membangun komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat Sumbar.
Menurutnya, PDIP tidak perlu memberikan pernyataan yang bersifat kritik atau nasihat karena masyarakat Sumbar sudah bisa memahami kepedulian orang lain walau hanya lewat simbol.
"Komunikasi dengan simbolik tidak perlu diberikan kritik atau nasihat. Dengan simbol orang paham. Ini yang perlu dipahami PDIP, karena ceplas-ceplos Bu Mega kadang jadi persoalan walau sebenarnya baik tapi takutnya jadi salah tafsir," tuturnya.
