PKS: Presidential Threshold Turun, Calon Berkualitas Tampil

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mendorong ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold diturunkan. Syaikhu ingin pemimpin-pemimpin berkualitas ikut berlaga dalam Pilpres 2024.

"Asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat. Misalnya presidential threshold perlu dipertimbangkan kembali diturunkan. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin berkualitas lainnya juga akan ikut tampil dalam kontestasi," kata Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan HUT ke-50 CSIS, Jumat (20/8).

Syaikhu tak menyebut presidential threshold harus diturunkan menjadi berapa persen.

Diketahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ambang batas pencalonan presiden RI sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah parpol secara nasional pada Pemilu sebelumnya.

Dalam kesempatan ini, Syaikhu turut mengkritik wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menurutnya, wacana tersebut membuat masa depan demokrasi Indonesia makin terpuruk.

"Pembatasan dua periode untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik," ujarnya.

Syaikhu mengatakan masyarakat harus diberikan banyak pilihan untuk memilih presiden. Menurutnya, banyak calon pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memimpin Indonesia ke depan.

"PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang memiliki kredibilitas, integritas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan," katanya.

Isu mengenai ambang batas pencalonan presiden kerap mengundang pro-kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mendorong presidential threshold ditetapkan sebesar 0 persen.

Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya ingin ambang batas presiden diturunkan menjadi 10 persen. Ketentuan ambang batas yang berlaku sekarang bakal membuat PKS kewalahan di Pilpres.

"Sayangnya dengan tidak ada revisi UU Pemilu, kami agak kerepotan. Kami PKS berharap presidential threshold itu 10 persen saja," ucap dalam diskusi virtual, Sabtu (8/5).

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi sempat mengusulkan agar presidential threshold dikurangi. Menurutnya, ambang batas tinggi memiliki banyak dampak buruk, salah satunya masyarakat menjadi terbelah lantaran hanya ada dua pasang calon.