Jokowi Larang Polisi Gunduli Anak Terlibat Kasus Hukum

CNN Indonesia
Jumat, 20/08/2021 20:40
Presiden Jokowi lewat PP 78/2021, meminta penegak hukum tak berbuat kejam serta merendahkan martabat anak saat menjalani proses hukum. Ilustrasi (CNN Indonesia/Yandhi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Dalam aturan ini, penegak hukum dilarang memperlakukan anak di bawah umur secara kejam dan tak manusiawi saat menjalani proses hukum.

Aturan yang diteken Jokowi pada 10 Agustus 2021 itu berisi 95 pasal. Dalam bagian penjelasan, peraturan ini merupakan kebijakan yang bertujuan memberi rasa aman kepada anak.

"Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan melalui pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat," demikian bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf e, sebagaimana dikutip, Jumat (20/8).


Dalam bagian penjelasan, yang termasuk dalam penghukuman atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi yakni; disuruh membuka baju dan lari berkeliling, digunduli rambutnya, diborgol, disuruh membersihkan WC, dan anak disuruh memijat penyidik.

Merujuk PP 78/2021, anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dipisahkan dari orang dewasa, mendapat bantuan hukum, serta menghindari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.

Selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dihindari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Serta menghindari publikasi atas identitasnya.

Untuk pemberian bantuan hukum, negara dapat membantu konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai peraturan perundang-undangan. Berikutnya, penyediaan penerjemah bahasa bagi anak dalam proses hukum, termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi anak penyandang disabilitas.

Dalam beberapa waktu terakhir, kepolisian kerap menggunduli atau menelanjangi anak-anak yang terlibat masalah hukum.

Misalnya ketika polisi menangkap pelajar SMA yang hendak ikut aksi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Saat itu, banyak pelajar yang ditangkap. Polisi pun menyuruh para anak-anak itu untuk melepas baju mereka.

Selain itu, polisi juga kerap menggunduli para siswa yang terlibat tawuran. Tak jarang juga polisi yang meminta para pelajar lari mengelilingi lapangan. Kepolisian beralasan tindakan itu untuk memberi efek jera kepada pelaku.



(dmi/fra)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK