Demokrat soal PAN Gabung Koalisi: Lemahkan Fungsi Kontrol

Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat, Herman Khaeron menilai langkah PAN gabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin  akan melemahkan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

"Memang melemahkan fungsi kontrol. Karena makin homogennya parpol pendukung pemerintah," kata Herman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/8).

Meski demikian, Herman mengatakan bahwa keputusan untuk bergabung atau tidaknya ke koalisi Jokowi merupakan wewenang masing-masing parpol. Ia menilai realitas politik di Indonesia sudah wajar bila partai politik mengubah haluan terkait dukungannya ke pihak tertentu.

"Tapi saya yakin partai-partai punya kemandiriannya jelang 2024," kata Herman.

Bayangan ke Pilpres 2024

Selain itu, Herman juga enggan untuk berandai-andai bila Demokrat tak bisa mencalonkan calon presiden di 2024 imbas PAN bergabung ke koalisi.

Menurutnya, politik berlangsung dinamis dan tak sekadar hitung-hitungan matematis semata. Ia pun meyakini ke depannya masih akan terjadi pelbagai dinamika politik di nusantara.

Dengan PAN gabung koalisi pemerintah, maka parpol di DPR yang bisa dikatakan oposisi saat ini tinggal Demokrat dan PKS.

Diketahui, Partai Demokrat mendapatkan perolehan suara sah sebesar 10.876.057, atau 7,77 persen hasil Pemilu 2019 lalu. Sementara itu, PKS mendapatkan perolehan suara sebesar 11.493.663 atau 8,21 persen pada Pemilu 2019 lalu.

Dengan demikian, bila pun dua parpol oposisi bergabung untuk Pilpres 2024, masih belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold di RI yang saat ini masih 20 persen.

"Sebetulnya jangan kemudian diambil keputusan cepat atas situasi semacam ini [tak bisa calonkan capres]. Politik bukan matematika, namun dinamis dan terus berkembang," kata Herman.

Terpisah, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menghargai sikap politik PAN bila hendak bergabung dengan koalisi sebagai bentuk keputusan politik secara otonom. Ia menilai bahwa dinamika dan relasi dalam politik Indonesia sangat cair.

"Terkait berpindahnya haluan partai-partai ini publik lah yang akan menjadi hakim utamanya. Apakah konsistensi sikap politik bernilai penting atau tidak menjadi preferensi pemilih," kata Kamhar.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno ikut hadir dalam pertemuan petinggi parpol koalisi Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (26/8).

PAN menjadi satu-satunya partai di yang disebut belum resmi menjadi partai koalisi pemerintah yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Sekretaris Jenderal NasDem Johny G Plate kemudian menyebut PAN sebagai sahabat baru di dalam koalisi.

Sejarah pun terulang di mana PAN gabung koalisi pemerintah Jokowi sebagai anak baru, seperti yang terjadi pada 2014-2019 silam.

Meskipun PAN gabung koalisi pemerintah, tak serta merta parpol itu mendapatkan jatah partai. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya menyerahkan kepada Jokowi selaku presiden yang memiliki hak preogatif.