ANALISIS

Selisik di Balik Bertamunya Gerindra ke Markas PDIP

CNN Indonesia
Rabu, 25 Aug 2021 13:58 WIB
Elite-elite DPP Gerindra bertandang ke markas DPP PDIP, sementara Prabowo mendampingi Jokowi kunker ke Kaltim. Apa yang terjadi di balik pertemuan itu? Rombongan DPP Gerindra yang dipimpin Sekjen Ahmad Muzani bertandang ke markas DPP PDIP, Jakarta Pusat. (Arsip Istimewa/Tim Media PDIP)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pengurus elite Partai Gerindra bertandang ke markas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (24/8).

Di akhir pertemuan utama yang berlangsung tertutup itu mereka membahas banyak hal, tetapi membantah membicarakan Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan salah satu topik pembicaraan yang dibahas yakni tentang pandemi Covid-19 di Indonesia. Terutama mengenai bagaimana membantu pemerintah lewat parlemen dalam konteks penanganan pandemi.


"Kami tidak bicara yang lain [pemilu 2024]. Perlu ada penguatan pemerintah, minimal yang kita miliki adalah kekuatan politik di DPR. Itu yang akan kita berikan terus-menerus kepada pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini," ujar Muzani di Kantor DPP PDIP yang disiarkan secara virtual, Selasa (24/8).

Hal itu kemudian ditegaskan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan saat ini pihaknya sedang fokus menangani pandemi Covid-19.

Dalam kunjungan tersebut, Muzani mengajak elite partainya yang berada di DPP Gerindra seperti Sugiono, Prasetio Hadi, Puti Sari, Susi Marleni, Andre Rosiade, dan Moreno Soeprapto.

Sementara tuan rumah, Hasto pun didampingi elite partai yang berada di di DPP PDIP beberapa di antaranya Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto, juga kader yang kini menjabat Menkumham Yasonna H Laoly. Kemudian ada juga Komarudin Watubun, Utut Adianto, Eriko Sotarduga, Ahmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat. Lalu Sri Rahayu, Bambang Wuryanto, Sadarestuwati, dan Nusyirwan Soedjono.

Pada hari yang sama, Ketua Umum Gerindra yang kini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terbang ke Kalimantan Timur (Kaltim) mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo(Jokowi) yang notabenenya adalah petugas partai PDIP. Salah satu agenda dari kunker itu adalah meninjau dan meresmikan tol penunjang ibu kota negara (IKN) yang baru di Kaltim.

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Selasa, 24 Agustus 2021.Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Selasa, 24 Agustus 2021.

Amendemen UUD 1945 dan Wacana PPHN

Melihat dua peristiwa tersebut, Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto, menilai itu bukanlah kebetulan semata melainkan sudah direncanakan jauh-jauh hari sehingga bisa mempunyai makna penting.

Ia menuturkan setidaknya ada dua hal yang bisa dianalisis dalam dua peristiwa pertemuan dimaksud, yakni menguatnya isu amendemen UUD 1945 untuk untuk mengatur Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan Pemilu 2024.

"Dugaan saya, di antara yang mempertautkan itu ada dua. Satu adalah kepentingan untuk amendemen yang tampaknya sudah mulai menemukan titik temu. Kedua adalah kebutuhan untuk, ya, menjadi lebih lentur terkait dengan peluang-peluang yang bisa dibangun menuju 2024," ujar Arif kepada CNNIndonesia.com saat dimintai pendapatnya melalui sambungan telepon, Selasa (24/8).

Ia menilai makin menguatnya isu amendemen UUD 1945 dapat dilihat dari sikap faksi-faksi di PDIP yang sudah mulai ada kesepahaman untuk tidak lagi menyentuh isu jabatan tiga periode presiden. Kemudian, lanjut Arif, isu amendemen kini menjadi isu setiap partai politik.

"NasDem atau Demokrat misalnya mulai bersuara. Dalam konteks itu, saya kira PDIP terutama punya kebutuhan untuk membangun kesepahaman dengan partai lain dalam hal ini Gerindra supaya mereka satu suara menyangkut amendemen," imbuhnya.

Meskipun, ia mafhum bahwa kesepakatan politik turut menyangkut timbal balik. Menurut Arif, menjadi menarik jika kedua partai tersebut mempunyai paham yang sama terkait amendemen. Kemudian, pertanyaannya, apa yang bisa dipertukarkan?

"Jangan-jangan juga ada isu-isu menyangkut kebijakan pemerintah atau isu-isu menyangkut rancangan-rancangan yang sudah masuk dalam Prolegnas sebab setelah ini ada tendensi bahwa DPR menjadi lebih aktif dibandingkan sebelumnya," tutur Arif.

Senada, Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai isu amendemen UUD 1945 kemungkinan besar menjadi bahan pembahasan antara PDIP dan Gerindra, mengingat kedua partai itu merupakan partai besar di parlemen.

"Ini tentu menggambarkan bahwa kekuatan mereka merupakan kekuatan signifikan dalam menyukseskan program pemerintah terutama di MPR dan DPR. Nah, isu sekarang ini kan mau amendemen terbatas yang diwacanakan MPR. Kalau tidak ada dukungan dari kedua parpol, tentu karena syaratnya 2/3, amendemen itu akan sulit," ucap dia.

Oleh karena itu, menurutnya pertemuan yang dilakukan di markas PDIP itu bisa jadi merupakan langkah awal untuk membangun komunikasi politik terkait agenda dimaksud yakni menyukseskan amendemen UUD 1945.

"Antara PDIP dengan Gerindra barangkali pemahaman atau kesepakatan dalam konteks komunikasi politik itu yang mereka bangun," tutur Asrinaldi.

Dugaan Pembicaraan untuk Pemilu 2024

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER