Survei: Publik Kecewa PPKM Darurat dan Penindakan Korupsi

CNN Indonesia | Rabu, 25/08/2021 19:01 WIB
Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan PPKM Darurat tidak mendesak diterapkan, sehingga membuat kepuasan publik pada Presiden Jokowi menurun. Survei Indikator Politik menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi memburuk akibat kebijakan PPKM Darurat (Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia --

Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan ada penurunan kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo akibat kebijakan PPKM Darurat. Kepuasan publik juga menurun di segmen pemberantasan korupsi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan kepuasan publik terhadap Jokowi pada April 2021 berada di angka 64 persen. Namun turun sekitar 5 persen.

"Yang mengatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi secara umum total 59,3 persen," kata Burhanuddin dalam rilis survei secara daring, Rabu (25/8).


Burhanuddin menyampaikan bahwa ketidakpuasan publik terhadap Jokowi dipicu pengetatan pembatasan lewat PPKM Darurat. Hal itu diketahui dari respons masyarakat terhadap PPKM Darurat.

Indikator mencatat 52 persen responden menyatakan tidak setuju dengan PPKM Darurat. Kemudian, sebanyak 63,6 persen responden menyatakan PPKM Darurat kurang mendesak.

Sementara itu, Burhanuddin menyampaikan bahwa hanya 27,4 persen responden yang menilai kondisi pemberantasan korupsi berjalan baik. Sebanyak 27,2 persen responden menyatakan sedang.

"Yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi di pemerintah sekarang buruk itu jauh lebih banyak ketimbang yang mengatakan sangat baik dan baik, total ada 37,6 persen. Jadi, kurang lebih ya saya bulatkan 38 persen," kata Burhanuddin

Burhanuddin berpendapat data ini jadi masukan penting bagi pemerintah. Data ini menunjukkan rapor merah pemberantasan korupsi berdasarkan penilaian publik.

Dia menyampaikan pemerintah harus serius menyikapi temuan ini. Pasalnya, penilaian buruk terhadap pemberantasan korupsi berbarengan dengan ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

"Kalau misalnya ini (rapor merah pemberantasan korupsi) berbarengan dengan kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi, tentu ada akumulasi kekecewaan yang harus segera diatasi oleh pemerintah karena pemerintah membutuhkan dukungan publik," ujarnya.

Survei dilakukan dengan melibatkan 1.220 persen sepanjang 30 Juli-4 Agustus. Survei ini memiliki toleransi kesalahan kurang lebih 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

(dhf/bmw/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK