Perhimpunan Guru Ungkap Alasan Banyak Sekolah Tak Gelar PTM

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menyebut bahwa sejumlah daerah enggan mengikuti arahan Kemendikbudristek untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) karena tingkat vaksinasi terhadap guru dan murid masih rendah.

Menurut Satriwan, banyak daerah tak mau ambil risiko dengan menggelar PTM karena belum memenuhi sejumlah syarat, di antaranya vaksinasi yang rendah.

Lihat Juga : Nadiem Akui Vaksinasi Guru Belum Capai 50 Persen

"Padahal mereka sudah diberikan kewenangan membuka sekolah. Karena apa? Karena di daerah itu vaksinasi anak, ya, termasuk guru itu masih sangat minim," kata Satriwan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/8).

Dia mengatakan pihaknya mendapat laporan dari Pemorov Kepulauan Riau yang masih melarang belajar tatap muka terbatas karena beberapa indikator belum terpenuhi. Mulai dari vaksinasi guru dan murid di bawah 50 persen, positivity rate di atas 5 persen, dan kasus harian Covid-19 yang masih tinggi.

Satriwan mendukung pemerintah daerah yang belum akan menggelar belajar tatap muka jika indikator belum terpenuhi. Sebab, menurut dia, Pemda adalah pihak yang paling mengetahui potensi risiko wilayahnya.

P2G mengaku bakal mendukung daerah untuk membuka PTM jika memenuhi empat indikator. Pertama vaksinasi anak dan guru di atas 70 persen, rasio positif di bawah 5 persen, mendapat izin Pemda dan orang tua.

Lihat Juga : PGRI Kritik Nadiem Tak Konsisten Soal Syarat Vaksin untuk PTM

"Nah, artinya adalah pemda-pemda mesti konsisten untuk mengutamakan kesehatan. Keselamatan anak-anak kita. Walaupun didesak oleh menteri," kata Satriwan.

Sejumlah daerah di wilayah PPKM Level 3 hingga saat ini dilaporkan masih enggan untuk mengikuti instruksi Mendikbudristek Nadiem Makarim menggelar PTM terbatas di tengah pandemi Covid-19.

Dalam rapat dengan Komisi X DPR pada Senin (23/8) lalu, Nadiem menyebut baru 26 persen dari target 63 persen daerah di PPKM Level 3 yang telah menggelar PTM. Padahal pemerintah telah mendorong agar pembelajaran tatap muka segera dibuka di wilayah tersebut.

Nadiem pun kemudian meminta agar para wakil rakyat ikut turun tangan di daerah pemilihan masing-masing terkait pembelajaran tatap muka agar segera dibuka di PPKM level 3.

"Bapak/Ibu Anggota Komisi X, tolong bantuannya, ada beberapa daerah yang masih larang PTM Terbatas, dilarang pemdanya. Padahal, sudah jelas mereka harus mulai melakukannya," kata dia, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/8).

Dia menyebut, beberapa daerah itu antara lain Provinsi Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Lihat Juga : Pemda Main Aman soal Belajar Tatap Muka, Nadiem Adukan ke DPR