Pengamat Sebut PAN Gabung Jokowi Demi Hapus Bayang Amien Rais
Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) gabung koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai upaya keluar dari bayang-bayang Amien Rais.
Asrinaldi mengatakan PAN belajar dari kemunduran di Pemilu 2019. Saat itu, Amien membawa PAN untuk berseberangan dengan Jokowi.
Namun, PAN justru merugi secara elektoral.
"Ucapan, sikap Pak Amien membuat orang Jawa Tengah yang basisnya Pak Jokowi menjadi antipati dengan PAN sehingga merugikan PAN. Untuk mengatakan identitas sendiri, lepas dari bayang-bayang Pak Amien, mereka bergabung," kata Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com untuk dimintai pendapatnya, Kamis (26/8).
Kursi Menteri untuk PAN
Pada saat yang sama, ucapnya, PAN juga mempersiapkan Pemilu 2024. Oleh karena itu di sisa waktu jelang pemilu, ada harapan bahwa PAN gabung koalisi pemerintah untuk mendapatkan kursi yang bisa memengaruhi peruntungan di 2024.
Asrinaldi menilai kursi menteri bisa jadi panggung PAN untuk menarik hati rakyat. Dengan posisi di kabinet, mereka bisa membuat sejumlah program untuk menarik dukungan publik.
"Kalau PAN bisa ambil satu kursi, ya itu digunakan agar orang tahu PAN bekerja. Kalau di DPR saja, enggak akan tampak karena collective collegial, enggak bisa klaim kerjanya PAN saja," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno ikut hadir dalam pertemuan petinggi parpol koalisi Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (26/8).
PAN menjadi satu-satunya partai di yang disebut belum resmi menjadi partai koalisi pemerintah yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Sekretaris Jenderal NasDem Johny G Plate kemudian menyebut PAN sebagai sahabat baru di dalam koalisi.
Sejarah pun terulang di mana PAN gabung koalisi pemerintah Jokowi sebagai anak baru, seperti yang terjadi pada 2014-2019 silam.
Meskipun PAN gabung koalisi pemerintah, tak serta merta parpol itu mendapatkan jatah partai. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan pihaknya menyerahkan kepada Jokowi selaku presiden yang memiliki hak preogatif.
Dengan bergabungnya PAN, Jokowi mendapat dukungan dari tujuh partai politik di parlemen. Jokowi saat ini mengamankan dukungan 471 kursi di DPR RI. Jumlah itu sama dengan 81,7 persen suara di parlemen.