Pakar Nilai PAN Gabung Koalisi Permudah Urusan Amendemen 45

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Pusako Unand) Feri Amsari menilai rencana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) akan lebih mudah setelah PAN bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Feri mengatakan koalisi pemerintah menguasai 471 kursi di DPR/MPR usai PAN bergabung. Dengan begitu, syarat kuorum pengusulan dan pembahasan amandemen lebih mudah dipenuhi.

"Secara matematis, ketentuan Pasal 37 itu untuk pengusul saja sepertiga, 237 orang itu sudah terpenuhi ya," kata Feri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (26/8) malam.

Untuk menggelar rapat paripurna terkait amandemen, MPR RI butuh 2/3 anggota atau sekitar 474 orang. Feri menyebut koalisi pemerintah cuma butuh mengajak tiga orang anggota DPD RI untuk memulai rapat amandemen.

Lihat Juga : PAN Gabung Koalisi, Demokrat Duga Muluskan Misi Amendemen UUD

Feri menyampaikan dominasi itu juga sulit dibatalkan oleh publik. Pasalnya, UUD 1945 tak mengatur mekanisme usulan pembatalan oleh masyarakat.

"Sayangnya, kita tidak ada mekanisme membatalkan kesepakatan politik dalam agenda perubahan di pasal 37," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Feri mengkritisi niatan para elite politik melakukan amandemen UUD 1945. Menurutnya, tak ada urgensi penambahan wewenang MPR RI lewat amandemen saat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Lihat Juga : Mahfud MD: Pemerintah Tak Ikut Campur Amendemen UUD 1945

Ia khawatir niatan amandemen tak sebatas soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Feri khawatir amandemen justru merugikan rakyat karena mengembalikan aturan-aturan lama, seperti masa jabatan presiden.

"Publik harus protes besar terkait agenda ini. Ketika mereka sedang sakit, para politisi membahas menambah kewenangan," ucap Feri.

Sebelumnya, PAN bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu terjadi setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderalnya Eddy Soeparno ikut dalam rapat koalisi Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/8).

Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate mengatakan tak ada pembahasan soal amandemen dalam pertemuan itu. Ia menyebut pembahasan hanya seputar fokus pemerintahan, termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan perbaikan ekonomi.

"Dari lima topik tadi kan tidak dibicarakan tentang UUD 1945, tapi dibicarakan tentang 5 topik yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi," klaim Jhonny pada Rabu (25/8).

Lihat Juga : Pakar LIPI Sebut PAN Gabung Koalisi Jokowi Sebagai Serep 2024