PAN Gabung Koalisi, Demokrat Duga Muluskan Misi Amendemen UUD

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Irwan, mengendus upaya memuluskan amendemen UUD 1945 di balik langkah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, keberadaan PAN dibutuhkan oleh parpol di koalisi pendukung pemerintah untuk mengusulkan amendemen UUD 1945.

"Dugaan saya sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata," ucap Irwan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/8).

Menurutnya, kehadiran PAN di koalisi parpol pendukung pemerintah akan membuat pengusulan amendemen UUD 1945 tidak membutuhkan lagi kekuatan dari DPD RI.

"Karena, koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, quorum pengubahan, dan pemberian persetujuan. Masuknya PAN akan memperkuat dan target amandemen," ujarnya.

Irwan juga memandang kehadiran PAN di koalisi parpol pendukung pemerintah mengafirmasi agenda amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Jumlah 44 kursi dari PAN akan menambah kekuatan pemerintah sebelumnya sebanyak 427. Jadi totalnya sekarang kursi pemerintah 471. Kourum untuk amandemen 474 anggota MPR. Tinggal cari anggota DPD RI 3 orang di luar Demokrat dan PKS," sambung Irwan.

Jika dugaan tersebut benar, Irwan menilai akan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena lembaga DPR, DPD dan MPR telah menjadi tameng kekuasaan. Situasi itu pun akan membuat demokrasi Indonesia berada di ujung tanduk.

"Secara hitungan kekuatan politik tentu tak terbendung tetapi percaya saja ada Tuhan dan rakyat yang jaga Indonesia," ujar Irwan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Jhonny G Plate menyampaikan bahwa pertemuan antara Jokowi dengan pemimpin parpol di koalisi pendukung pemerintah tidak membahas wacana amendemen UUD 1945.

Menurutnya, pertemuan Jokowi dengan parpol di koalisi pemerintah membahas lima topik. Amendemen UUD 1945 tidak termasuk di antaranya.

Dia membeberkan, lima topik yang dibahas itu ialah terkait perkembangan dan evaluasi penanganan pandemi Covid-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi dan bisnis negara, ketatanegaraan, dan ibu kota negara.

Terkait ketatanegaraan, ia menyatakan bahwa topik tersebut tidak terkait dengan struktur negara dan UUD 1945, melainkan soal aturan-aturan yang terkait dengan pemisahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan.

"Evaluasi ketatanegaraan bukan struktur negara, bukan kita UUD [1945]," ucapnya.

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan tak ada masalah jika Presiden Jokowi dan pimpinan partai politik benar-benar membahas amendemen UUD 1945.

Dia mengatakan bahwa presiden merupakan produk koalisi politik. Presiden didukung oleh partai politik yang memiliki kekuatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Seumpama pun itu (amandemen) dibicarakan, itu juga tidak apa-apa juga. Presiden kan produk koalisi politik," tutur Mahfud.