Anies: Bagi Kami yang Penting Warga DKI, Bukan Interpelasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak risau soal pengajuan interpelasi oleh Fraksi PSI dan PDIP terkait gelaran Formula E yang tengah bergulir di DPRD DKI.

Anies mengatakan pihaknya lebih mengutamakan kepentingan warga di tengah pandemi virus corona (Covid-19) ketimbang masalah interpelasi Formula E.

Lihat Juga : Anies Undang 7 Fraksi Makan Malam, Tak Ada PDIP dan PSI

"Bagi kami yang penting warga Jakarta, bukan interpelasi. Yang terpenting adalah warga Jakarta selamat, warga Jakarta bisa bekerja dengan baik, kondisi pandemi tertangani dan kemudian kita bisa maju menjadi kota yang lebih tangguh," kata Anies usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Jakarta Barat, Jumat (27/8).

Anies menyebut persoalan interpelasi tak menyita perhatian pihaknya. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyatakan pihaknya lebih mengutamakan penanganan pandemi Covid-19.

"Ini (interpelasi) persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali, justru malah kita lebih fokus, lagi sibuk-sibuk nanganin Covid kita akan terus sibuk menangani Covid," katanya

Meskipun demikian, Anies mengatakan interpelasi adalah hak anggota dewan. Ia menyerahkan prosesnya berjalan di Dewan Kebon Sirih.

"Biarkan itu proses berjalan di internal dewan, karena itu bukan menyangkut kami, ini adalah usulan di dalam dewan yang nanti akan diproses secara internal oleh dewan," ujarnya.

Lihat Juga : Anies Salat Jumat di Tenda Masjid Meruya yang Diprotes Warga

Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan surat usulan hak interpelasi terkait gelaran Formula E. Surat usulan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Kamis (26/8).

"Bahwa kami secara perorangan maupun bersama dari dua fraksi dari PDI Perjuangan maupun PSI hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan satu hak interpelasi kepada saudara gubernur," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rasyidi

Interpelasi diketahui adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.

Jika merujuk pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan Hak Interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi.

Usulan itu kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah umlah anggota DPRD yang hadir.

Lihat Juga : Sopir Ambulans Salip Rombongan Jokowi di Samarinda: Izin Pak!

Namun, baru Fraksi PSI dan PDIP yang setuju interpelasi. Sementara tujuh fraksi lainnya, Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan PKB-PPP menolak usulan interpelasi terhadap Anies terkait Formula E.