Bahas Islam dan Jokowi, Zulhas Soroti Posisi Mahfud-Muhadjir

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas membantah anggapan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh dengan Islam.

Menurutnya, hal tersebut terbukti dari langkah Jokowi yang menunjuk sejumlah tokoh Islam menjadi pejabat pemerintahan.

"Ada kesan saudara-saudara, tapi tanda petik ya belum tentu benar, bahwa pemerintah itu, pendapat sebagian enggak semua, jauh dengan Islam. Saya mengatakan tidak, boleh juga ada yang enggak setuju, ada yang setuju, ya namanya demokrasi," kata Zulhas saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, Selasa (31/8).

Bukti pertama Jokowi tidak jauh dengan Islam, kata dia, Jokowi menunjuk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais 'Aam Nahdlatul Ulama (NU), Ma'ruf Amin, untuk menjadi Wakil Presiden RI.

Kemudian, lanjutnya, Jokowi juga menunjuk seorang cendekiawan muslim untuk menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yakni Mahfud MD serta Muhadjir Effendy.

"Jadi paling tinggi itu jadi Wakil Presiden. Terus Menko yang urus polisi, keamanan, hukum, Jaksa Agung segala macam itu Mahfud MD cendekiawan muslim, tokoh KAHMI, HMI, ya kan. Itu Menko Polhukam jabatannya enggak sembarangan," ujarnya.

"Menko PMK itu Profesor Muhadjir, cendekiawan muslim juga. Jadi sebetulnya dikelilingi oleh Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menko PMK juga yang memiliki latar belakang yang tidak perlu kita ragukan," sambungnya.

Zulhas mengungkapkan bahwa PAN akan mengambil peran sebagai jembatan antara pemerintah dan umat Islam. Ia meminta agar pemerintah dan umat Islam tidak boleh saling berjauhan apalagi dibenturkan.

"PAN akan mengisi peran penting ini. Harus ada yang mengisi peran ini. Komunikator. Jembatan. Solidarity maker," ucap Zulhas.

Zulhas pun menyampaikan bahwa sikap politik PAN sudah jelas, yaitu kritis namunsolutif. Menurutnya, PAN selalu hadir dengan gagasan dan kerja nyata untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

"PAN bekerja semaksimal mungkin untuk rakyat kita. Politik kita politik gagasan bukan aliran," kata Wakil Ketua MPR itu.

Zulhas juga berkata bahwa PAN tidak pernah berpikir menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau mengambil peran sebagai oposisi.

Menurutnya, PAN selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Jika kehadiran PAN bisa memberi solusi, katanya, PAN selalu siap untuk NKRI saat republik memanggil.

Zulhas menambahkan, PAN ingin menghadirkan demokrasi yang bernilai yang menghasilkan pemerintahan yang baik, peraturan yang baik dengan segala sistem yang baik pula.

"Demokrasi yang bernilai akan menghasilkan pemerintahan yang baik, menghasilkan regulasi dan undang-undang yang baik, membuat sistem yang baik. Dengan begitu bangsa akan maju," ujarnya.