Tito Karnavian Cari Sistem Politik Pilkada Tanpa Ongkos Mahal

CNN Indonesia
Selasa, 31/08/2021 17:47
Mendagri Tito Karnavian mengatakan peserta pilkada mengeluarkan banyak uang, lalu berusaha mengembalikannya dengan korupsi saat sudah menjabat (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pelaksanaan Pilkada langsung yang diterapkan di Indonesia saat ini memakan biaya politik yang sangat tinggi bagi para kontestan.

Menurutnya, sistem politik berbiaya tinggi itu berbuntut tindakan korupsi oleh calon kepala daerah ketika sudah menjabat. Walhasil, mereka jadi incaran aparat penegak hukum.

"Sehingga perlu dipikirkan bagaimana membuat sistem politik cari kepala daerah tanpa biaya politik tinggi," kata Tito dalam acara Rakorwasdanas 2021 yang disiarkan di kanal YouTube KPK RI, Selasa (31/8).


"Karena jadi penyebab [korupsi]. Kalau kita mau nangkap kepala daerah gampang sekali waktu kami jadi Kapolri," sambungnya.

Tito menjelaskan tingginya uang yang harus di keluarkan oleh kandidat saat Pilkada menjadi persoalan tersendiri.

Beberapa di antaranya kandidat harus menyiapkan honor saksi, dana kampanye, alat peraga hingga membangun jaringan. Tak hanya itu, untuk faktor non teknis seperti mendapatkan dukungan parpol juga membutuhkan sumber dana.

Untuk mengembalikan uang yang telah keluar itu, kata Tito, para calon kepala daerah jadi menyalahgunakan wewenangnya ketika menjabat.

"Yang nanti dihitung dari gaji dan tunjangan enggak pernah nutup. Sehingga terjadi moral hazard. Ini karena by sistem," ujar Tito.

Melihat hal itu, Tito mendukung agar dibuat sistem politik yang bisa menekan politik berbiaya tinggi. Hal itu untuk mencegah terjadinya korupsi dan kasus hukum yang belakangan ini marak dilakukan oleh kepala daerah.

"Saya yakin kita semua ingin jadi orang baik. Kita enggak ingin hadapi masalah hukum. Persoalannya adalah fenomena korupsi bisa terjadi karena greedy serakah atau karena kebutuhan dan situasi yang buat itu," kata dia.

Fenomena kepala daerah yang tertangkap KPK karena korupsi kerap mewarnai dinamika perjalanan Pilkada langsung selama ini. KPK mencatat ada 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat kasus korupsi per 18 Maret 2021 lalu.

(rzr/bmw/bmw)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK