Zulhas Sebut Ada yang Mau Bangkitkan Demokrasi Terpimpin

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan ada pihak yang ingin Indonesia kembali menerapkan Demokrasi Terpimpin seperti Sukarno dulu.

Zulhas tidak merinci siapa yang mengusulkan itu. Dia hanya mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya tetap fokus menerapkan sila keempat Pancasila ketimbang Demokrasi Terpimpin.

"Ada juga yang mengatakan, 'wah kita cocoknya perlu demokrasi terpimpin', ada yang bicara gitu. Saya menyampaikan, kalau mau dikasih istilah, jelas dong sila keempat itu 'kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'," ucap Zulhas dalam pidato Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, Selasa (31/8).

Demokrasi terpimpin adalah politik dan pemerintahan bersifat terpusat yang membuat kekuasaan seorang presiden menjadi sangat kuat. Sistem ini pernah berjalan di era pemerintahan Presiden pertama RI Soekarno tepatnya pada 1959-1965.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai dimulainya Demokrasi Terpimpin menggantikan sistem parlementer yang dianggap tidak stabil karena kabinet sering berganti sebelum habis periode jabatan. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan optimal.

Juru Bicara PAN, Viva Yoga Mauladi, angkat bicara menjelaskan lebih lanjut pernyataan Zulhas yang mengungkapkan keberadaan pihak yang ingin Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin.

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak spesifik ditujukan kepada pihak atau kelompok tertentu.

"Itu bukan spesifik ditujukan kepada objek tertentu," ujar Viva.

Dia menerangkan bahwa maksud dari pernyataan Zulhas itu ialah demokrasi akan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang substantif dan prinsip demokrasi bila dikelola secara baik.

Ia mencontohkan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Menurutnya, pemerintahan Jokowi selalu memberikan dan membuka ruang dialog serta diskusi terkait setiap permasalahan bangsa.

"Ini maksud dari demokrasi yang membangun budaya dialogis, tesa antitesa, dan dimusyawarahkan seluruh solusi bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Zulhas mendorong evaluasi hasil amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang telah berusia 23 tahun.

Wakil Ketua MPR itu kemudian menyinggung soal Pancasila, khususnya sila keempat. Menurut dia, sila tersebut telah menegaskan bahwa demokrasi Indonesia berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh orang yang memiliki hikmah.

Dia berkata, hikmah itu artinya memiliki ilmu cukup dan iman kuat sehingga memiliki kebijaksanaan.

"Jadi kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Nah, hikmah itu ilmunya cukup, imannya kuat sehingga punya wisdom, punya kebijaksanaan," ujarnya.