Rangkuman: Vaksin Buat Aktivitas DKI, Setop Operasi Holywings

Pemerintah RI menargetkan capaian vaksinasi virus corona (Covid-19) di Indonesia sebanyak 2,3 juta dosis per hari selama September 2021 ini, kendati target tersebut belum tercapai.

Tak hanya target vaksinasi dua dosis, namun target booster atau suntikan ketiga vaksin pada tenaga kesehatan (nakes) juga meleset.

Sementara itu, animo warga untuk divaksinasi mulai tinggi lantaran pemerintah menetapkan vaksin sebagai syarat administrasi seperti perjalanan darat hingga aktivitas di sektor sosial-ekonomi lainnya. Hal itu pun membuat sejumlah pihak memprotes melalui petisi daring atas kebijakan pemerintah tersebut.

CNNIndonesia.com telah merangkum peristiwa dan informasi perihal perkembangan kasus covid-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir, sebagaimana berikut:

Lihat Juga : Anies: Holywings Tak Boleh Beroperasi Sampai Pandemi Selesai

Wajib Vaksin untuk Aktivitas di DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1072 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 yang berlaku sejak 7 hingga 13 September 2021.

Salah satu aturan dalam kepgub terbaru itu adalah warga harus sudah divaksin Covid-19 untuk melakukan aktivitas pada setiap sektor atau tempat minimal dosis vaksin pertama.

Anies juga mengklaim belum ditemukan kasus penularan virus corona di sekolah-sekolah sejak masa penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) diberlakukan di Jakarta sejak 30 Agustus 2021 lalu.

Hal itu ia sampaikan saat mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) ke beberapa sekolah di Jakarta, Rabu (8/9).

Setop Aktivitas Holywings Kemang Selama Pandemi

Masih dari Anies, Gubernur DKI itu memastikan menyetop atau menutup sementara aktivitas Holywings Resto and Bar, Kemang, Jakarta Selatan ditutup selama pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi DKI sebelumnya menutup Holywings karena melanggar ketentuan dan protokol kesehatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kita tidak akan membiarkan yang seperti ini untuk melenggang tanpa kena sanksi yang berat. Enggak boleh beroperasi, titik, sampai pandemi ini selesai," tegas Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/9).

Anies mengatakan pengelola Holywings menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab, karena membiarkan kerumunan di masa PPKM. Padahal, menurut dia, banyak tempat usaha lain yang mematuhi aturan mengenai pembatasan kapasitas.

Capaian Booster Nakes Masih Rendah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat baru 733.053 nakes yang rampung mendapat suntikan dosis ketiga atau booster vaksin virus corona asal perusahaan Amerika Serikat, Moderna di Indonesia.

Program booster vaksin Covid-19 di Indonesia mulai berjalan sejak 14 Juli 2021, dan menyasar sebanyak 1.468.764 nakes. Dengan demikian, target vaksinasi booster nakes baru menyentuh 49,94 persen selama hampir dua bulan terakhir.

Capaian itu diketahui masih jauh dari target awal Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Awal Agustus lalu, Budi mengatakan vaksinasi Covid-19 dosis tiga pada nakes ditargetkan rampung dalam pekan ketiga Agustus.

Lihat Juga : UPDATE CORONA 8 SEPTEMBER 2021 Positif Covid Bertambah 6.731, Total Kasus Aktif 132.823

Aceh Dominasi Zona Merah Covid

Jumlah sebaran zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi akan penularan virus corona berkurang menjadi 5 kabupaten/kota, setelah sepekan sebelumnya masih mencapai 15 kabupaten/kota yang masuk kategori zona merah.

Data terakhir Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 per 5 September yang baru dirilis melalui laman https://covid19.go.id/peta-risiko pada hari ini, Rabu (8/9) mencatatkan sebanyak lima provinsi masuk kategori zona merah, dengan Aceh di Pulau Sumatera yang menyumbangkan tiga daerah yang berada di zona merah.

Rinciannya, Aceh dengan Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh. Kemudian Kabupaten Marigi Moutong, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Mappi, Papua.

Klaim Khofifah Positivity Rate Jatim di Bawah WHO

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan positivity rate kasus Covid-19 mingguan di wilayahnya mencapai 4,68 persen alias memenuhi batasan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Hal itu, berdasarkan asesmen situasi Covid-19 di laman website Kementerian Kesehatan per tanggal 4 September 2021. Capaian tersebut Klaim Khofifah sudah sesuai standar pengendalian pandemi dari WHO yakni di bawah 5 persen. Sekaligus juga di bawah positivity rate mingguan nasional yang berada di angka 6,97 persen.

Lihat Juga : Survei ASI: Mayoritas Publik Tak Puas PPKM Darurat

Baca halaman selanjutnya soal KIPI vaksin Johnson & Johnson dan Cansino

KIPI Vaksin Produksi J&J dan CanSino

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membeberkan efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dari pemberian vaksin virus corona produksi perusahaan Johnson & Johnson (J&J) dan CanSino yang telah mengantongi izin penggunaan darurat (EUA) oleh BPOM pada Selasa (7/9) kemarin.

Kepala BPOM Penny K Lukito sekaligus memastikan bahwa kedua jenis vaksin ini telah melalui pengkajian yang intensif terhadap keamanan, khasiat, dan juga mutu vaksin.

KIPI dari kedua vaksin tersebut menunjukkan reaksi ringan hingga sedang. KIPI lokal yang umum terjadi, antara lain nyeri, kemerahan, dan pembengkakan, sementara KIPI sistemik yang umum terjadi adalah sakit kepala, rasa lelah (fatique), nyeri otot (myalgia), mengantuk, mual (nausea), muntah, demam (pyrexia), dan diare.

Petisi Tolak Vaksin Jadi Syarat Administrasi

Lebih dari 25 ribu orang meneken petisi mendesak pemerintah membatalkan syarat yang mewajibkan pengunjung untuk menunjukkan sertifikat vaksin covid-19 sebagai syarat administrasi.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada Rabu (8/9) pukul 17.00 WIB, petisi dengan judul 'Batalkan Kartu Vaksin sebagai syarat Administrasi' yang diunggah di situs change.org itu telah diteken sebanyak 25.827 orang.

Pengunggah petisi, Lilis, dalam bagian penjelasan petisi mempertanyakan pihak yang akan bertanggung jawab bila ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) terhadap orang yang tidak memenuhi persyaratan vaksin, seperti penderita komorbid, yang terpaksa mengikuti program vaksinasi Covid-19 karena aturan masuk mal yang dibuat pemerintah.

Lihat Juga : Anies Terbitkan Kepgub PPKM: Wajib Vaksin untuk Aktivitas

Skema Vaksin Booster Berbayar Disiapkan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan skema pemberian booster alias vaksin virus corona dosis ketiga kepada masyarakat umum mulai tahun depan. Sementara pemberian booster untuk tahun ini masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan di Indonesia.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu menyebut, skema pemberian booster akan dilakukan secara berbayar. Menurutnya, pemberian dosis vaksin secara gratis hanya dilakukan untuk pemberian dosis satu dan dua yang saat ini menyasar 208.265.720 penduduk Indonesia.

Capaian Dosis Vaksin RI

Kemenkes per Rabu (8/9) Pukul 12.00 WIB mencatat sebanyak 69.194. orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona. Sementara baru 39.165.980 orang telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang baru menyentuh 32,75 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 18,81 persen.

Update Covid 8 September 2021

Data harian yang dirilis Kementerian Kesehatan per hari ini, Rabu (8/9) mencatat terdapat penambahan kasus covid-19 baru sebanyak 6.731 orang. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 11.912 kasus, dan 626 kasus meninggal baru.

Sehingga secara kumulatif, sebanyak 4.147.365 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dari jumlah itu sebanyak 3.876.760 orang dinyatakan pulih, 132.823 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 137.782 lainnya meninggal dunia.

[Gambas:Photo CNN]

Lihat Juga : BPOM Beberkan Efek Samping Vaksin Johnson & Johnson