Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengaku enggan menemui para pedemo dari berbagai kalangan aktivis di Bumi Gerbang Salam karena menganggap itu tidak penting.
Sebelumnya, politikus PKB itu dituding sejumlah pihak jarang bahkan sulit ditemui massa aksi unjuk rasa.
"Enggak penting, kalau demo penting saya keluar," kata Baddrut dalam sebuah dialog di sebuah kanal YouTube, Rabu (8/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia, yang mengaku pernah menjadi aktivis sekitar 23 tahun, mengklaim sudah paham psikologi dan tujuan para pedemo dalam berunjuk rasa.
"Saya ini demonstran, aktornya demonstran. Dan saya baca buku. Saya ini ketua organisasi yang menangani Jawa, Bali dan NTT, bukan sombong," ungkapnya.
Menurut dia, jika demonya terkait persoalan teknis, pengunjuk rasa cukup menemui pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kalau saya sendiri lebih memilih untuk ketemu saja. Ayo diskusi, konsep apa, gagasan apa, wajah Pamekasan harus seperti apa ke depan. Ayo diskusi dengan saya," ujarnya.
Meski begitu, ia, yang pernah ditegur ditegur Kementerian Dalam Negeri karena belum menyelesaikan uang pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda) sekitar Rp6,4 miliar itu, mengatakan demo tidak dilarang, alias diperbolehkan selama tidak anarkistis.
"Karena ada asumsi kalau Pamekasan itu milik saya, bukan. Pamekasan milik 800 ribu rakyat," dalihnya.
Sebelumnya, para aktivis dari sejumlah Non-Government Organazation (NGO) di Pamekasan menggelar aksi damai untuk berbela sungkawa atas meninggalnya hati nurani Bupati Pamekasan Baddrut Tamam yang dinilai sulit menjalin komunikasi dengan pedemo.
"Kami ucapkan innalillahi wainnailaihi rajiun, turut berduka cita atas meninggalnya hati nurani Bupati Pamekasan Baddrut Tamam sebagai pelayan rakyat," kata salah satu aktivis Iklal Malaka dalam orasinya, Jumat (23/7).
Aksi ini dilakukan untuk memprotes beberapa kebijakan. Salah satunya terkait kualitas pelayanan kesehatan yang beberapa hari belakangan tak menjangkau seluruh masyarakat.
"Padahal pemerintah daerah getol mengampanyekan peningkatan pelayanan kesehatan. Tapi faktanya tidak sesuai kenyataan," kata orator lain Zaini Werwer.
(nrs/arh)