Pemerintah Genjot Penyerapan APBN 2021 dan Anggaran PEN

Pemerintah menyatakan terus menggenjot penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 guna memaksimalkan upaya penanganan dan pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menjelaskan, data terbaru menyatakan bahwa realisasi dana PEN baru mencapai sekitar separuh dari pagu yang telah ditetapkan. Untuk itu, Johnny meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk berpartisipasi aktif dalam mempercepat penyerapan anggaran secara efektif dan akuntabel.

"Pemerintah terus berupaya meningkatkan capaian serapan anggaran PEN 2021, karena kami yakin, semakin cepat anggaran tersalurkan, semakin cepat program bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi dapat terealisasi," kata Johnny.

Jelang akhir kuartal III 2021, per Jumat (10/9) realisasi anggaran program PEN mencapai Rp377,5 triliun atau 50,7 persen dari pagu Rp744,77 triliun. Adapun rincian penyerapan anggaran tersebut mencakup anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terealisasi Rp108,16 atau 57,9 persen dari pagu Rp186,64 triliun; serta anggaran kesehatan terealisasi Rp93,45 triliun atau 43,5 persen dari pagu Rp214,96 triliun.

Selanjutnya, anggaran klaster program prioritas terealisasi Rp58,04 triliun atau 49,2 persen dari pagu Rp117,94 triliun; anggaran klaster dukungan kepada UMKM serta korporasi terealisasi Rp59,93 triliun atau 36,9 persen dari pagu Rp162,40 triliun; dan anggaran insentif usaha terealisasi Rp57,92 triliun atau 92,2 persen dari pagu Rp62,83 triliun.

Johnny menjelaskan, serapan anggaran PEN harus dipercepat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak pandemi. Anggaran perlindungan sosial, misalnya, telah direalisasikan melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang dicairkan kepada 3,4 juta pekerja, masing-masing menerima sebesar Rp1 juta.

Ada juga Bantuan Presiden untuk usaha mikro yang menjangkau 12,71 juta pelaku usaha mikro senilai Rp1,2 juta untuk setiap penerima. Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langung Tunai
(BLT) untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pengusaha warung. Uji coba bantuan ini dilaksanakan di Medan, dengan 1 juta PKL dan pemilik warung selaku penerima, masing-masing sebesar Rp1,2 juta.

Johnny menambahkan, pemerintah optimis serapan anggaran dapat terus meningkat hingga akhir tahun. APBN itu telah dirancang secara fleksibel agar dapat dioptimalkan dalam upaya penanganan dan pemulihan ekonomi nasional.

"Keterbukaan informasi terkait realisasi PEN yang masih berada di angka 50 persen ini merupakan upaya transparansi kepada publik, agar dapat kita monitor bersama. Pemerintah mengharapkan semua pihak terkait dapat terus berkolaborasi untuk mempercepat penyerapan anggaran ini," ujarnya.

Tak sampai di sana, pemerintah pun dipastikan terus melakukan upaya pemantauan guna mendorong semua pihak, terutama pemerintah daerah, agar segera mengakselerasi penyerapan anggaran. "Pemerintah daerah diharapkan bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun melalui berbagai program kerja," kata Johnny.