Bansos Terkendala Alam, Risma Enggan Paksakan Penyaluran

CNN Indonesia

Kamis, 16 Sep 2021 10:18 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini menilai tidak adil jika distribusi bansos di Kalsel tetap dipaksakan dengan ongkos yang mahal. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Selatan terkendala geografis. Menurutnya tidak adil jika distribusi tetap dipaksakan dengan ongkos yang mahal.

Risma mengatakan, pendamping penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalsel harus menyeberangi sungai bahkan laut untuk memberikan bantuan. Kondisi tersebut membuat bansos terlambat diberikan kepada penerima.

Lihat Juga :

Pemkot Surabaya Tolak 11 Ribu Usulan Warga Penerima Bansos

"Beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM [keluarga penerima manfaat] ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut," kata Risma dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pendamping PKH bisa mengeluarkan biaya lebih dari Rp600 ribu untuk transportasi. Padahal besaran bantuan PKH yang diberikan hanya berkisar Rp200-Rp600 ribu.

Besaran bantuan tersebut dinilai tak sebanding dengan biaya transportasi yang diperlukan oleh pendamping PKH untuk sampai ke rumah penerima bantuan.

"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Risma.

Lihat Juga :

ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia

Terkait ini, Risma akan menyiapkan regulasi khusus agar Himpunan Bank Negara (Himbara) bisa langsung menyalurkan bansos sekaligus.

"Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan di mana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis bukan sekedar administratif," kata Risma.

Sebelumnya, kendala geografis juga ditemukan di Kepulauan Riau. Pendamping PKH juga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menyewa perahu dan motor agar bisa memberikan bansos langsung pada penerima.

Selain masalah geografis, berbagai kendala juga ditemukan Risma dalam distribusi bansos di daerah. Pihaknya menemukan pungutan liar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kecurangan dalam nilai bansos pangan yang tak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Pihaknya juga menemukan ribuan rekening penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan PKH yang terblokir di daerah-daerah.