Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) kerap kali meluapkan emosi berlebihan ketika mendapati ada kecurangan atau masalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Diketahui Risma kerap meluapkan emosinya kala melihat temuan kendala penyalaran dan distribusi bansos dalam beberapa kali inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Sebut saja, mulai dari pendamping penerima bansos hingga pejabat bank pernah jadi sasaran luapan amarahnya.
CNNIndonesia.com merangkum sejumlah luapan emosi Risma akibat macet duit bansos yang sarat jadi perbincangan publik sejak duduk menjabat sebagai Menteri Sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Risma marah mendapati ada bansos warga Tangerang yang dipotong oleh oknum pendamping. Risma juga meminta penjelasan rinci kepada penerima bansos tersebut agar dugaan pemotongan bansos dapat segera ditangani pihak berwajib.
"Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, jangan takut, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti," kata Risma pada penerima bansos di Karang Tengah, Kota Tangerang pada Juli lalu.
Risma disebut-sebut marah besar usai mendapati bansos program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako hanya dicairkan dua bulan dari seharusnya tiga bulan.
Mantan Wali Kota Surabaya itu memarahi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P3A) Tuban, Jawa Timur, Eko Julianto lantaran masih tersisa pencairan bansos satu bulan.
Risma diketahui marah ke salah satu bank BUMN penyalur bansos PKH di Jember lantaran ada 8 ribu penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum tersalurkan.
Kemarahan Risma diluapkan saat melakukan rakor dan sinkronisasi data penerima PKH untuk wilayah Lumajang, Jember dan Bondowoso. Rakor tersebut bertempat di Hotel Aston Jember.
"Banyak sekali, ini nggak jalan ini yakin aku, kalau jalan nggak mungkin segitu, nggak jalan, sudahlah percaya omonganku. Ayo taruhan ini, ayo taruhan Rp 100 ribu," kata Risma.
Terkini, Risma mengingatkan bank penyalur bansos untuk membuka blokir terhadap sejumlah penerima bansos di Provinsi Riau. Berdasarkan data yang direkap, ada lima kabupaten/kota di Riau yang menyampaikan laporan tidak transaksi dan tidak terdistribusi penyaluran bansos tahap 1 dan 2.
Risma menyebut, dari 72.766 keluarga penerima manfaat (KPM) KPH di lima daerah tersebut, pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sedangkan pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi.
"Ini persoalannya belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, di mana kartunya sekarang? Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segara buka blokirnya. Bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan, ini hak orang miskin," kata Risma dikutip dari Antara.