PKP Siap Jadi Fraksi TNI-Polri Jika Lolos ke DPR 2024

CNN Indonesia | Jumat, 24/09/2021 21:36 WIB
Ketua Umum PKP Yussuf Solichien mengatakan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi TNI-Polri. Ia menjanjikan kemakmuran para prajurit jika bisa tembus parlemen. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Yussuf Solichien mengatakan pihaknya akan menjadi Fraksi TNI-Polri jika lolos ke DPR pada Pemilu 2024. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Yussuf Solichien mengatakan pihaknya akan menjadi Fraksi TNI-Polri jika lolos ke DPR pada Pemilu 2024. Yussuf mengatakan partainya ingin memperjuangkan aspirasi TNI-Polri.

Hal tersebut disampaikan pensiunan TNI AL ini saat melantik Dewan Pimpinan Nasional PKP 2021-2026. Ia menjanjikan kemakmuran para prajurit jika bisa tembus parlemen.

"Insyaallah apabila PKP pada kontestasi politik, pada Pemilu 2024, kami lolos ke parlemen di Senayan, maka kami siap jadi Fraksi TNI-Polri, quote unquote," kata Yussuf dalam acara di Jakarta Utara, Jumat (24/9).


Yussuf mengenang Fraksi ABRI di parlemen saat Orde Baru. Menurutnya, saat itu ada golongan khusus di parlemen yang bertugas memperjuangkan kesejahteraan TNI-Polri.

Menurutnya, kini tak ada lagi fraksi di DPR yang betul-betul memperjuangkan kesejahteraan TNI-Polri. Ia mengklaim PKP mampu mengisi kekosongan tersebut.

"Kami siap untuk menjadi corong aspirasi kepentingan TNI-Polri, termasuk kesejahteraan prajuritnya, keluarganya, dan purnawirawan," ujarnya.

Saat ditemui usai acara, Yussuf membantah gagasan Fraksi TNI-Polri membangkitkan dwifungsi yang telah dihapus sejak reformasi. Ia menyebut ide itu hanya perumpamaan bahwa PKP berpihak pada kemajuan TNI-Polri.

"Bukan mengembalikan yang dulu. Kami siap membantu Bapak (TNI-Polri) membangun kekuatan, membangun kemampuan, untuk menjalankan tugas pokok," ujar Yussuf.

Fraksi TNI/Polri pernah eksis di dunia politik Indonesia pada Orde Baru. Fraksi itu jadi perwujudan dwifungsi ABRI yang difasilitasi pemerintahan Presiden Soeharto.

Kala reformasi berlangsung, penghapusan dwifungsi ABRI jadi salah satu tuntutan rakyat. Tuntutan itu dikabulkan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam reformasi TNI.



Polri dipisahkan dari ABRI. TNI pun kehilangan hak politik dan ditugaskan fokus menangani keamanan negara. Selain itu, tidak ada lagi Fraksi TNI-Polri mulai 2004.

(dhf/fra)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK