Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diminta tak menjadikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX sebagai cara instan untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua yang kompleks. Pendekatan kesejahteraan dan penarikan militer pun didorong.
Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rozy Brilian mengatakan setidaknya ada tujuh problematika utama di Bumi Cendrawasih.
Ini terdiri dari hak atas kesehatan, meluasnya pendekatan sekuritisasi atau keamanan di Papua; langgengnya diskriminasi dan stigmatisasi, persoalan tenaga kerja; kerusakan ekologis; masalah anggaran yang tak transparan dan kerawanan penyelewengan; serta rekam jejak kegiatan besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perhelatan akbar tersebut bukan jalan keluar yang instan untuk menyelesaikan rangkaian ketidakadilan bagi Papua khususnya Orang Asli Papua (OAP)," ucapnya, dalam konferensi pers, Rabu (29/9).
Rozy menggarisbawahi masalah kesehatan di sana terutama soal potensi peningkatan status kedaruratan kesehatan akibat gelaran olahraga itu. KontraS pun meminta peningkatan anggaran kesehatan hingga perluasan vaksinasi Covid-19.
"Mengingat capaian vaksinasi disana masih rendah, dan beberapa daerah penyelenggara PON sebelumnya sempat berada di zona merah Covid-19," jelas Rozy.
Selain itu, ia meminta PON tak jadi legitimasi penambahan aparat keamanan di Papua. Selama ini, katanya, pendekatan berbasis keamanan (security approach) terbukti tak berhasil menyelesaikan berbagai masalah.
Menurutnya, Pemerintah harus memakai pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat setempat. "Pemerintah bisa memulai dengan menarik pasukan dan berhenti melakukan penerjunan aparat secara masif menuju Papua," ujarnya.
Rozy tidak menampik penyelenggaraan PON XX di Papua akan membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya terhadap sektor perekonomian warga. Hanya saja, kata dia, masalah sistemik di Papua tak bisa ditutupi begitu saja dengan gelaran olahraga multicabang itu.
"Harus diingat bahwa PON Papua tak dapat dijadikan sebagai dalih untuk meminggirkan masalah struktural dan sistemik yang ada," jelasnya
"Papua sebenarnya memiliki kerentanan stabilitas regional dari berbagai sisi, baik itu ekonomi, sosial, keamanan, dan politik," lanjut dia.
Sebelumnya, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut pemerintah telah melakukan beberapa pendekatan untuk membangun dan mengurangi kekerasan di Papua. Salah satunya, pendekatan keamanan yang dibarengi dengan pembangunan.
 Infografis Arena PON dan Titik Konflik Papua. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian) |
"Dan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dilakukan shifting dari keamanan ke kesejahteraan, ini dengan pertimbangan bahwa kedekatan kesejahteraan lebih efektif mempercepat pembangunan di tanah Papua," kata dia, dalam sebuah diskusi daring, Kamis (6/5).
Jokowi, kata Dani, panggilan akrabnya, telah berulang kali menyampaikan keinginannya membangun Papua dengan paradigma baru dan semangat baru.
Masalah pembangunan ini, lanjutnya, memang terkait dengan kasus kekerasan. Berdasarkan data KSP, tingkat kekerasan di Papua berbanding lurus dengan rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah terkait.
"Bukan kebetulan kabupaten/kota yang memiliki tingkat IPM yang rendah juga memiliki tingkat kekerasan yang tinggi," kata Jaleswari.
Halaman berikutnya...
Vaksinasi Dipercepat, Pengamanan Atlet Ditambah
Program vaksinasi di Agats, Asmat, Papua, Kamis (1/7). TNI menyebut melakukan percepatan vaksinasi di daerah-daerah penyelenggara PON (Foto: ANTARA FOTO/ANTARA FOTO)
Dani mencontohkannya dengan Kabupaten Intan Jaya yang memiliki IPM 47,79 persen, Kabupaten Puncak Jaya dengan IPM 48,36 persen, Nduga dengan IPM 31,55 persen, yang juga merupakan wilayah dengan IPM terendah di Indonesia.
"Kabupaten Mimika dalam hal ini merupakan outlayer karena memiliki tambang PT Freeport yang menggenjot nilai IPM melalui pendapatan daerah yang sangat tinggi. Namun tambang tersebut dijadikan kontestasi oleh KKB yang mengakibatkan tingginya tingkat kekerasan," urai dia.
Soal penanganan masalah keamanan, Jaleswari menyebut pemerintah mengelola situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sesuai peraturan perundang-undangan.
"Pemerintah tegas bahwa pengelolaan situasi keamanan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan dalam kerangka penegakan hukum yang terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia," ujarnya.
Percepatan Vaksinasi
Dalam keterangan tertulisnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut pihaknya melakukan percepatan vaksinasi di daerah penyelenggara PON.
"Percepatan vaksinasi menjadi syarat bagi 5 Kabupaten/Kota yang menjadi venue PON XX. Untuk mencapai kekebalan yang optimal dibutuhkan 2 kali vaksin yang merupakan syarat bagi penonton untuk masuk ke venue PON," ujar dia.
Pemerintah, katanya, memprioritaskan distribusi vaksin dan dukungan tambahan tenaga vaksinator TNI-Polri dan relawan.
"Hal ini bertujuan untuk memastikan PON XX dapat tetap disaksikan oleh 25 persen penonton secara langsung di venue-venue di tiap Kabupaten/Kota," tegasnya.
Terpisah, Polda Jawa Timur mengirimkan 100 orang pasukan terlatihnya untuk menjaga dan mengawal para kontingen atlet asal Jatim yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.
"Sudah kami berangkatkan 50 pasukan, lalu kami kirim lagi 50. Total 100 personel," kata Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Selasa (28/9).
Gatot mengatakan pasukan itu akan mengawal pergerakan para atlet selama di Papua. Mulai dari di penginapan, venue pertandingan, hingga kemana pun atlet pergi.
"Kemanapun para atlet akan bergerak, kami berikan keamanan ketat," ucap dia.
"Mereka pasukan terlatih dari Satuan Brimob. Dikomando langsung sama Dansatbrimob Polda Jatim Kombes Pol Amostian," lanjutnya.
Dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua, Jatim mengirimkan sebanyak 543 atlet dari berbagai cabang olahraga. Selain itu ada juga 161 pelatih beserta tim mekanik yang berjumlah 78 orang.
