Pemekaran Papua Selatan Hanya Obat Sementara yang Tak Manjur

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut-sebut telah merestui pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Tito menilai Papua Selatan sudah siap untuk menjadi provinsi tersendiri. Nantinya, Provinsi Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Bahkan, ia mengatakan Merauke akan jadi ibu kota provinsi tersebut.

Pemekaran di wilayah Papua tak lepas dari Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah.

Lihat Juga : 9 Anggota KKB Diduga Terkait Pembakaran di Pegunungan Bintang

Aturan itu salah satu poinnya mempermudah pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih. Pemerintah pusat punya wewenang untuk melakukan pemekaran di Papua.

Akademisi dari Universitas Cenderawasih Marinus Yaung berpendapat rencana pemekaran Provinsi Papua Selatan tak bakal manjur menyelesaikan masalah kesejahteraan dan gejolak di Papua. Pemekaran hanya obat sementara.

Ia meyakini gejolak dan konflik di Papua akan tetap ada. Terlebih lagi, motif pemekaran yang hendak dilakukan saat ini bukan didasari untuk percepat pelayanan publik di Papua, melainkan alasan kepentingan politik negara di Papua. Salah satunya, kata dia, untuk memecah belah kekuatan gerakan rakyat Papua.

"Negara kan anggap begini, Kemendagri, Menko Polhukam anggap paham nasionalisme di Papua yang sedang berkembang di Papua sekarang hanya bisa dihentikan, diredam lewat pemekaran wilayah. Itu mereka jadi mengkotak-kotakkan kelompok-kelompok gerakan rakyat Papua dalam wilayah isolasi. Itu pikiran pemerintah. Tapi kebijakan itu justru tak menyelesaikan masalah konflik Papua," kata Marinus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/9).

Marinus menilai strategi untuk menghentikan kekuatan gerakan di Papua belum tentu berhasil dengan pemekaran daerah. Pasalnya, pemikiran banyak orang Papua untuk merdeka sampai saat ini masih ada.

"Karena senjata enggak bisa mematikan ideologi," kata dia.

Tak hanya itu, Marinus mengatakan pemekaran wilayah konsekuensinya akan berimbas pada penambahan Kodam baru. Hal itu lantas berdampak pada distribusi pasukan makin masif di pelosok Papua.

Karenanya, ia pesimistis iklim kondusif akan tercipta di Papua. Justru sebaliknya, potensi konflik berbuntut kekerasan akan terus ada.

"Pemekaran Kodam, Koramil dan lain-lain itu yang dianggap orang Papua, bahwa pemekaran ini bukan untuk kepentingan Papua. Tapi kepentingan keamanan," ujar Marinus.

Selain itu, Marinus menilai kebijakan pemekaran itu tak ubahnya sebagai upaya penyelesaian masalah di Papua namun lewat 'perspektif' Jakarta. Terlebih lagi, negara selama ini abai terhadap persoalan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap orang Papua terus terjadi.

Ia juga menyinggung pemekaran wilayah di Papua yang sempat ditempuh oleh presiden-presiden sebelumnya tak membuahkan hasil signifikan. Hingga kini, kata dia, konflik dan persoalan kesejahteraan di Papua masih berlanjut.

"Pikiran pemerintah pusat itu harus dikoreksi. Itu pemekaran bukan untuk kesejahteraan Papua, tapi untuk kepentingan politik negara dan keamanan negara di Papua. Ini bukan untuk mempercepat pelayanan publik untuk mempercepat kesejahteraan," kata dia.

Lihat Juga : KKB Lamek Tablo Diduga Bakar Puskesmas hingga Bank Papua

Picu Polemik

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri mengatakan kewenanganyang dimiliki pemerintah pusat untuk memekarkan wilayah di Papua berpotensi jadi isu yang sensitif. Terlebih, saat ini Papua merupakan wilayah konflik.

Ia menyatakan seharusnya pemerintah pusat bisa menjaga terlebih dulu tingkat kepercayaan publik masyarakat Papua yang kerap di dera konflik. Bukan sebaliknya justru direduksi dengan strategi pemekaran.

"Jadi ada anggapan Ini kok pemekaran tapi bukan lewat daerah. Tapi pusat lagi pusat lagi. Isu pusat dan masyarakat itu sensitif buat Papua. Karena itu penyebab konflik demikian. Apa-apa pemerintah, apa-apa Jakarta. Ini hati-hati membuat kebijakan untuk daerah konflik," kata Aisah.

Selain itu, Aisah juga menyinggung dampak positif pemekaran yang kerap terjadi di Papua pasca Reformasi 1998 masih menjadi perdebatan. Ia menilai justru banyak dampak negatif dan kerap mengandung persoalan dalam pelaksanaan pemekaran tersebut.

Ia mencontohkan bahwa pemekaran sudah banyak di lakukan namun infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi birokrasi belum siap. Hal itu menjadi polemik sehingga pelayanan publik menjadi terganggu.

"Belum lagi dari sisi kesejahteraan, Karena pada akhirnya nyatanya gak begitu [sejahtera]. Banyak kajian akademisi itu bahwa tak serta merta mempercepat pembangunan. Gak berlaku umum," mata Aisah.

Aisah menilai pemekaran di Papua bisa dikecualikan meskipun saat ini tengah moratorium pemekaran. Asalkan, terdapat aturan khusus seperti Peraturan Pemerintah mengacu pada UU Otonomi Khusus yang baru.

Meski demikian, Aisah mengatakan pemekaran provinsi semestinya didahului dengan kajian dan evaluasi dalam berbagai aspek. Di antaranya soal kesiapan kesatuan sosial budaya serta SDM. Ia menilai pemekaran tak seharusnya dilakukan bila suatu daerah belum siap memenuhi aspek-aspek tersebut.

"Karena muncul juga anggapan sejauh ini ada atau tidak ada pemekaran pun daerah tetap miskin. Seharusnya jadi bahan evaluasi," kata dia.

Lihat Juga : Vaksinasi Daerah Penyelenggara PON Papua di Atas 50 Persen