Mensesneg Segera Ajukan Nama Calon Panglima TNI ke DPR

Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan pihaknya akan menyerahkan Surat Presiden (Surpres) tentang pergantian Panglima TNI ke DPR secepatnya.

"Belum. Barusan saya sampaikan kita akan ajukan secepatnya," kata Pratikno di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).

Pratikno beralasan bahwa Jokowi masih memiliki waktu yang cukup untuk menentukan sosok yang pantas untuk menjabat sebagai Panglima TNI. Terlebih lagi, masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masih di bulan November 2021.

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan ketua DPR Puan Maharani untuk nantinya mengajukan surat presiden tersebut. "Nah itu nanti kapan lah, ada waktu dari DPR," kata Pratikno.

Sementara itu, Anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin memperkirakan Surpres terkait nama calon Panglima TNI baru akan masuk setelah PON XX Papua. Pasalnya, Panglima TNI Hadi Tjahjanto masih bertanggung jawab mengamankan gelaran akbar olahraga nasional tersebut.

"Menurut prediksi kami, karena panglima TNI itu, ditunjuk menjadi penanggung jawab, pengamanan di dalam PON XX di Papua, terutama ketika ada tamu2 negara, maka menurut saya mungkin, surpres bisa jadi, setelah PON," kata politikus yang akrab disapa Kang Tebe itu, di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9).

Melihat gelaran waktu PON hingga 15 Oktober, dia berujar masih ada waktu bagi DPR untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada 8-29 November. Pasalnya, Hadi Tjahjanto resmi pensiun per 1 Desember 2021.

"Sehingga 1 Dessember, Pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Sehingga serah terima bisa dilaksanakan minggu kedua atau ketiga bulan November," kata dia.

Terkait bursa calon Panglima TNI, dua nama jenderal bintang empat disebut-sebut berpotensi menggantikan Hadi, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

Yudo dianggap punya potensi besar menjadi Panglima TNI selanjutnya jika Jokowi dan DPR memakai pendekatan perundangan. Bahwa, Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang TNI mengamanatkan posisi Panglima TNI dijabat secara bergantian antarmatra.

Hadi Tjahjanto berasal dari matra udara. Sebelumnya, Panglima TNI dijabat Gatot Nurmantyo dan Moeldoko yang berasal dari matra darat.

Meski demikian, KSAD Jenderal Andika Perkasa juga sempat disebut menjadi calon Panglima TNI oleh beberapa anggota Komisi I DPR. Salah satunya seperti dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon, Fraksi Gerindra Fadli Zon, hingga Fraksi Demokrat Syarief Hasan.