Survei Reshuffle: Mayoritas Ingin Calon Menteri Non-parpol

Media Survei Nasional (Median) menyatakan 65 persen respondennya berharap Presiden Joko Widodo mengakomodasi menteri baru dari kalangan non-partai politik (parpol) jika ada reshuffle.

Selain 65 persen responden itu, Peneliti dari Median Rico Marbun mengatakan 14 persen responden lainnya menjawab calon menteri pengganti berasal dari parpol, sementara 21 persen lainnya menjawab tidak tahu.

"Publik itu merasa, bahwa yang sebaiknya masuk menjadi menteri kalaupun ada reshuffle itu adalah dari non-partai politik," kata Rico dalam acara daring, Kamis (30/9).

Survei Median ini dilakukan pada 19-26 Agustus 2021 dengan melibatkan 1.000 responden berusia 17 ke atas yang terpilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan jenis kelamin. Kemudian, margin of error plus minus 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Kami menanyakan publik melalui face to face interview," imbuh Rico.

Rico menambahkan, Median juga ikut menanyakan perihal keinginan warga terhadap isu reshuffle menteri. Ia menyebut, 53 persen warga tidak menginginkan perombakan kabinet lantaran menganggap itu tak mengubah situasi dan kebijakan pemerintah.

Sementara 20 persen menjawab reshuffle akan membawa perubahan lebih baik lagi bagi Indonesia, dan 27 persen responden mengaku tidak tahu menahu terkait reshuffle menteri.

"Jadi kami tidak memfokuskan pada nama-nama dan seterusya, tapi lebih penting karena kita bisa melihat isu reshuffle ini menjadi isu laten. Kadang muncul, kadang hilang dan sekali muncul, itu ya umumnya langsung terlihat partai A mengusulkan ini itu," jelasnya.

Isu reshuffle kembali menguat, salah satunya, lantaran Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi pemerintah. Publik berspekulasi PAN akan mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Sejumlah elemen relawan Presiden Jokowi juga menyebut reshuffle kabinet direncanakan pada akhir September. Hal itu merujuk pada keberadaan tanggal 29 September yang bertepatan pada hari Rabu Pon kemarin, namun ternyata masih tidak terbukti.

Sebelumnya, sejumlah menteri Jokowi dari kalangan parpol menjadi tersangka kasus korupsi. Yakni, eks Mensos Idrus Marham dari Partai Golkar, eks Mensos Juliar Batubara dari PDIP, serta eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra.