Paripurna DPR Putuskan BRIN Jadi Mitra Komisi VII DPR

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bappeten) menjadi mitra kerja Komisi VII.

Keputusan itu diambil berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan DPR tentang Tata Tertib yang mengatur bahwa Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

"Memutuskan penambahan mitra kerja Komisi VII yaitu BRIN, Badan Informasi Geospasial dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Apakah penambahan 3 mitra itu bisa disetujui?" kata pimpinan sidang dam Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Rapat Paripurna DPR, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9).

"Setuju," ucap anggota DPR yang hadir.

Lihat Juga : Bima Arya Minta Wisata Malam Glow Kebun Raya Bogor Dihentikan

Muhaimin lantas mengetuk palu sebagai tanda keputusan itu sudah dibuat.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. BRIN sendiri membawahi empat lembaga penelitian yang dilebur menjadi satu.

Keempat lembaga tersebut yakni, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Pada Juni 2021 lalu, DPR telah memutuskan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berganti mitra kerja dari Komisi VI ke Komisi VII.

Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti sempat melontarkan pernyataan yang memantik kontroversi dengan mengusulkan pembubaran Komisi VII DPR setelah Presiden Joko Widodo melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Mei 2021 lalu.

Dyah menyampaikan peleburan itu membuat kemitraan Komisi VII dengan Kemenristek hilang secara otomatis. Dengan begitu, Komisi VII hanya punya satu mitra pemerintah, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja. Lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja," kata Dyah pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (6/5).

Lihat Juga : Revisi UU KUP Disetujui Komisi XI DPR