Komnas Perempuan Minta PKS Berbenah Meski Cabut soal Poligami

Komisi Nasional (Komnas) Antikekerasan terhadap Perempuan meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berbenah meskipun telah mencabut anjuran poligami.

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengapresiasi keputusan PKS mencabut aturan itu. Namun, ia meminta langkah perbaikan tak berhenti sebatas pada permohonan maaf.

Lihat Juga : PKS Cabut Anjuran Poligami: Maaf Sudah Buat Gaduh

"Mencabut betul, itu langkah koreksi yang baik, tetapi seharusnya ini tidak terjadi kalau mereka punya perspektif yang betul-betul adil gender," kata Yentriyani saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (30/9).

Yentriyani meminta PKS menjelaskan klaim bahwa kebijakan itu berdasarkan kajian oleh kader perempuan. Ia khawatir klaim itu hanya justifikasi dari keinginan berpoligami.

Ia juga menyarankan PKS menempuh program lain jika hendak menyantuni janda dan anak yatim yang terdampak pandemi. Menurutnya, perlu ada perubahan pendekatan yang serius agar kebijakan serupa tidak terulang.

"Kalau semata-mata (program berhenti) karena protes, tapi tidak ada koreksi internal secara sistemik, model kebijakan ini akan berulang," ujarnya.

Lihat Juga : Komunitas #SaveJanda Kecam Aturan PKS soal Poligami

Sebelumnya, PKS menerbitkan Tazkirah Nomor 12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi. Salah satu poin aturan partai itu adalah anjuran berpoligami bagi kader laki-laki yang mampu secara ekonomi.

Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Surahman Hidayat mengklaim kebijakan itu berdasarkan kajian kader perempuan.

Namun, kebijakan itu tak bertahan lama. Surahman kemudian mencabut aturan itu setelah ramai dikritik publik.

"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia," tutur Surahman lewat keterangan tertulis, Kamis (30/9).